Breaking News:

Palu Hari Ini

Kritik Pansus Rehab Rekon DPRD Palu ke BPN soal Lahan Pembangunan Huntap

Panitia Khusus (Pansus) rehabilitas dan konstruksi (Rehab Rekon) DPRD Kota Palu mengkritik Badan Pertanahan Negara (BPN) Palu, Senin (11/10/2021).

Penulis: Nur Saleha | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/NUR SALEHA
Rapat pembahasan terkait konsolidasi tanah huntap petobo di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin (11/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM, PALU - Panitia Khusus (Pansus) rehabilitas dan konstruksi (Rehab Rekon) DPRD Kota Palu mengkritik Badan Pertanahan Negara (BPN) Palu, Senin (11/10/2021).

Ketua Pansus Rehab Rekon DPRD Kota Palu Moh Syarif mengatakan, pembangunan huntap di Kota Palu sering kandas karena BPN.

"Pansus Kota Palu ini jenuh dengan rapat bersama BPN karena kasusnya sama saja yaitu di beberapa titik lahan yang ada dibangunkan huntap selalu bermasalah dengan BPN," jelas Syarif saat rapat pembahasan terkait konsolidasi tanah.

Rapat itu dilakukan di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Ikut dalam rapat tersebut antara lain, Asisten 1 Adm Pemerintahan Hukum dan Politik, Kepala Dinas PU Kota Palu, Pansus DPRD Kota Palu, BPN Kota Palu, Tenaga Ahli Gubernur Sulteng dan perwakilan forum korban likuifaksi petobo.

Dalam rapat itu juga, Syarif menjelaskan bahwa lahan untuk huntap di Petobo bukan dari Hak Guna Usaha (HGU).

Baca juga: Satgas Rajawi Partai Demokrat Banggai Bantu Modal Usaha dan Seragam Sekolah ke Warga Luwuk

Baca juga: Suka Duka Penyintas di Huntap Pombewe, Air Bersih dan Listrik jadi Dambaan

Akan tetapi kata dia, mengapa BPN cukup lama menyelesaikan perpindahan lahan di Petobo.

"Bukan tanah HGB yang harus berurusan dengan negara, harusnya kita bisa lihat yang mana menjadi kebutuhan dan itu saja yang harusnya diselesaikan deluan kalau berbicara tentang percepatan," tandasnya.

Syarif juga menyayangkan kinerja BPN Kota Palu dalam mempercepat penangan pascabencana.

"Ada apa dengan BPN jika itu sampai sekarang belum selesai, padahal keputusan kemarin di kementerian bahwa yang menjadi garda pertama itu bukan DPR lagi tetapi pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan huntap," tandasnya.

"PUPR pada dasarnya mereka siap membangun huntap tetapi kalau kita juga belum diberikan lahan itu apa yang mau dibangunkan huntap," tutup Syarif. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved