Breaking News:

Bongkar Fakta Soal KLB, Kubu AHY Hadirkan 2 Saksi di Sidang PTUN Lawan KSP Moeldoko

Dua saksi fakta dihadirkan oleh Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan kubu KSP Moeldoko.

Editor: Putri Safitri
handover/Tribunnews.com
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

Sebab kata dia, keduanya akan memberikan keterangan yang benar di persidangan.

"Ini di pengadilan kami munculkan dan kami datangkan saksi yang mengetahui seperti apa situasi sebenarnya yang terjadi di KLB ilegal Deli Serdang," kata Herzaky.

"Karena disumpah atas nama hukum jadi tidak mungkin berbohong. Kita membawa ini karena memperjuangkan kebenaran dan keadilan," sambungnya.

Baca juga: Lowongan Kerja Palang Merah Indonesia untuk Lulusan D3 dan S1, Loker Berakhir Besok Jumat 15 Oktober

Dalam kesempatan yang sama, anggota kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Heru Widodo mengatakan, urgensi pihaknya menghadirkan saksi fakta tersebut guna menerangkan tentang persyaratan mendasar terkait dengan persyaratan mendasar untuk mengajukan perubahan AD/ART Partai.

Hal itu bisa dibuktikan kata Heru, melalui penjelasan saksi fakta Jansen Sitindaon yang merupakan anggota Mahkamah Partai Demokrat.

"Persyaratan mendasar untuk mendaftarkan perubahan AD/ART kepengurusan itu adalah adanya surat keterangan dari Mahkamah Partai tentang tidak ada sengketa (dalam Partai Demokrat). Kita akan hadirkan mahkamah partai yang nama-nama nya sah terdaftar di Kemenkumham," beber Heru.

Dia menegaskan, anggota Mahkamah Partai yang sah saat ini yakni kepengurusan yang terdaftar di Kemenkumham.

Baca juga: Daftar Harga HP Samsung dengan Budget Rp 1 hingga Rp 6 Jutaan: Galaxy M22, M32, M62, A52, A72 & S20

Baca juga: Kumpulan Arti Kalimat Bahasa Arab Populer: Ma Fi Qalbi Ghairullah hingga Astaghfirullahaladzim

Pernyataan itu juga dipertegas oleh anggota kuasa hukum lainnya, Mehbob yang mengatakan, jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 tahun 2017 pasal 11 bahwa untuk perubahan AD/ART atau kepengurusan harus ada surat keterangan dari mahkamah partai yang sah.

Sementara kata Mehbob, kubu KLB mendalilkan mengeluarkan surat keterangan mahkamah partai tapi yang tidak terdaftar dan tidak sah.

"Itulah salah satu mengapa Menkumham menolak apalagi ditambah sesuai dengan AD/ART kita pemenuhan 3/4 DPD dan setengah DPC (untuk KLB) itupun tidak terpenuhi, jadi sebetulnya sudah jelas dan menderang bahwa secara hukum (keputusan) Menkumham sudah benar," tukasnya. (*)

(Tribunnews.com / TribunPalu.com)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved