Breaking News:

Buol Hari Ini

Jatam Sulteng Minta Polisi Turun Tangan Hentikan Aktifitas PT Bulagidun Mineralindo di Buol

Harus ada langkah serius dari kepolisian untuk menyelidiki aktivitas pertambangan ilegal itu.

Penulis: Alan Sahrir | Editor: mahyuddin
Handover
Aktivitas pertambangan PT Bulagidun Mineralindo di Desa Busak Dua, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengecam aktivitas pertambangan PT Bulagidun Mineralindo yang merusak hutan secara ilegal.

PT Bulagidun Mineralindo tidak miliki izin melakukan perambahan hutan dari Kementerian Kehutanan RI di Desa Busak Dua, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol Sulawesi tengah.

Koordinator Pelaksana Jatam Sulteng Moh Taufik mengatakan, harus ada langkah serius dari kepolisian untuk menyelidiki aktivitas pertambangan ilegal itu.

"Terkait dengan aktivitas pertambangam tersebut, harus dilakukan langkah penegakan hukum, karena aktivitas tambang beroprasi di wilayah kawasan hutan dan diduga tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan," kata Moh Taufik kepada TribunPalu.com via Whatsapp, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Kasus Tambang Emas Ilegal di Tolitoli Segera Bergulir di Pengadilan

Baca juga: Pemuda di Banggai Gelapkan Rp 100 Juta, Modus Kerja Sama Sewa Alat Berat untuk Tambang

Moh Taufik meminta agar PT Bulagidun Mineralindo segera menghentikan ekplorasi di area hutan karena merusak lingkungan.

"Kegiatan itu jelas aktivitas ilegal, karena berada di kawasan hutan tidak memiliki IPPKH," ucapnya.

Moh Taufik menjelaskan, pemerintah seharusnya bisa menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan hingga keluar izin dari Kementerian Kehutanan RI.

"Perusahaan yang mengantongi IUP di wilayah aktivitas tambang ilegal, yang masuk dalam kawasan hutan, juga harus dilakukan pemeriksaan. Karena patut kita duga ada pembiaran aktivitas di wilayah IUP eksplorasi yang belum mengantongi IPPKH," ujarnya.

Selain melanggar hukum, aktivitas perambahan ilegal itu juga berpotensi menyebabkan longsor dan pencemaran lingkungan.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved