Breaking News:

Banggai Hari Ini

Kades Lobu Banggai Diberhentikan Sementara Pasca-Berstatus Tersangka Kasus Korupsi APBDes

Kepala Desa Lobu berinisial LU resmi diberhentikan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banggai.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Kepala Daerah 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Kepala Desa Lobu berinisial LU resmi diberhentikan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banggai.

Pemberhentian sementara ini diputuskan oleh Bupati Banggai Amirudin Tamoreka hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai, Hasan Baswan mengaku, pemberhentian LU berlaku hari ini, Rabu (27/10/2021).

“Sudah diberhentikan sementara oleh Bupati Banggai,” tuturnya, Rabu sore.

Untuk penggantinya adalah Sekretaris Desa Lobu yang akan menjabat Pelalsana Tugas (Plt) Kades Lobu.

Baca juga: Kementerian Kominfo Bangun 3.000 BTS Tahun Depan, Target 9.886 BTS di Tahun 2024

Baca juga: Guru Besar di Perserikatan Muhammadiyah Harus Jadi Pemberi Manfaat di Alam Semesta

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai menetapkan Kepala Desa (Kades) Lobu, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai tersangka.

Kades berinisial LU itu diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBDes Lobu tahun anggaran 2019 dan 2020.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Banggai, Firman Wahyudi mengaku, penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor: PRINT-02/P.2.11/Fd.1/09/2021 tanggal 13 September 2021.

Lanjut dia, dari hasil perhitungan kerugian Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai mencapai Rp 256 juta.

"Diperoleh dari pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai," kata Firman, Senin (25/10/2021) lalu.

Tersangka disangka dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu disangkakan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved