Penganugerahan KIP 2021 Dihadiri Wapres, Sulteng Raih Predikat Menuju Informatif

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng meraih predikat Menuju Informatif kategori pemerintah provinsi dengan nilai 88,95.

Predikat itu diperoleh dari Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021 Wakil Presiden RI bersama Komisi Informasi Pusat.

Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di ruang rapat Diskominfo Sulawesi Tengah, Selasa (26/10/21).

Ada tujuh kategori badan publik yang memperoleh penganugrahan itu.

Yaitu kategori kementrian, kategori LN dan LPNK, kategori lembaga non struktural, kategori pemerintah provinsi, kategori Badan Usaha Milik Negara, kategori perguruan negeri, dan kategori partai politik.

Baca juga: Polda Sulteng Bedah Rumah Milik Janda yang Tinggal di Bekas Kandang Kambing

Adapun klasifikasinya adalah Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, dan Cukup Informatif.

Hadir mewakili Pemprov Sulteng Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulawesi Tengah Faridah Lamarauna.

Didampingi Kabid IKP Hasyim R, Kasi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Mohammad Irfan, Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Silviana Yanis dan Kasi Pelayanan Informasi Publik & Kemitraan Media Intje Yusuf.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyebutkan, pihaknya telah melaksanakan program prioritas nasional yaitu Indeks keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Dia juga menyampaikan, nilai indeks IKIP secara nasional pada tahun 2021 mencapai 71,37 atau masuk dalam kategori sedang.

Baca juga: Wonderful Sulteng, Pulau Togean Primadona Wisata di Bumi Tadulako

“Hasil penganugerahan monitoring evaluasi bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antarbadan publik, tapi harus kita maknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan publik,” ujar Gede melalui rilis Diskominfo Sulteng, Rabu (27/10/2021).

Wakil Presiden RI Maruf Amin berharap, hasil penilaian ini menjadi sarana intropeksi semua badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

"Kunci keterbukaan informasi adalah kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan," tutur Ma'ruf Amin.(*)