Breaking News:

Bangkep Hari Ini

Bangkep Dapat Disclaimer BPK, Ini Tanggapan Sekda dan Wakil Ketua DPRD

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memberikan pendapat atau disclaimer terhadap sajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Banggai Kepulauan.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
handover
Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan, Rusli Moidady (kiri) dan Wakil Ketua II DPRD Banggai Kepulauan, Eko Wahyudi (kanan) 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGKEP - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memberikan pendapat atau disclaimer terhadap sajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Akibat disclaimer itu, Pemkab Bangggai Kepulauan (Bangkep) tidak mendapatkan dana insentif miliaran rupiah dari Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai Kepulauan, Rusli Moidady menyatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah berjuluk Tano Paling ini memperoleh disclaimer BPK.

Pertama lanjut dia, LKPD tahun anggaran 2020 tidak diyakini oleh BPK.

Kedua, pengelolaan aset daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Baca juga: Dinkes Sigi Sasar ASN dan Honorer untuk Divaksinasi Covid-19

Baca juga: Update Daftar Harga dan Spesifikasi HP Samsung November 2021: Galaxy A32 Seharga Rp2,8 Jutaan

Ketiga, dana-dana daerah outstanding. Artinya, penggunaannya melampaui tahun anggaran.

“Inilah faktor-faktor yang membuat daerah kita disclaimer," beber Rusli kepada TribunPalu.com, di Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Jl Bukit Trikora Salakan, Senin (1/11/2021).

Dia menjelaskan, daerah yang memperoleh Opini WTP dari BPK tentu akan mendapatkan dana insentif dari Pemerintah Pusat.

Syarat mendapatkan dana insentif itu adalah meraih Opini WTP dan pembahasan APBD tepat waktu.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved