Breaking News:

CPNS Sulteng

Bupati Buol Temui Perwakilan Kemenpan-RB soal Dugaan Kecurangan Tes CPNS di Daerahnya

Bupati Buol Amirudin Rauf menemui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta, Selasa (2/11/2021) pagi.

Penulis: Alan Sahrir | Editor: Haqir Muhakir
Handover/Kominfo buol
Bupati Buol Amirudin Rauf audiensi bersama Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Alex Denni, Jakarta, Selasa (2/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, BUOL - Bupati Buol Amirudin Rauf menemui perwakilan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta, Selasa (2/11/2021) pagi.

Amirudin Rauf bersama rombongan diterima langsung Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Alex Denni, bersama staf khusus Menteri Rakhmad Setyadi dan Saifudin Latief.

Pertemuan itu guna membahas sanksi kecurangan tes CPNS 2021 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

"Harus ada langkah konkrit yang  dilakukan baik dalam mengungkap bukti maupun penegasan sanksi atas permasalahan ini" tegas Amirudin Rauf dalam rilis tertulis.

Alex Denni mengapresiasi sikap Bupati Buol serius tangani kecurangan Tes CPNS tersebut.

Baca juga: Kapolda-Danrem Ikut Beri Dukungan Psikologi pada Anak Terdampak Covid-19 di Palu

Baca juga: 7 Desa di Tolitoli Gelar Pilkades Antar Waktu, 3 di Antaranya Sedang Berlangsung

Menurutnya, langkah Amirudin Rauf dalam menonaktifkan kepala BKPSDM adalah langkah tepat.

"Buol adalah satu-satunya daerah dimana Kepala daerah mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim dan menonaktifkan Ka BKPSDM Ini adalah bukti komitmen Bupati Buol dalam mengungkap pelanggaran ini" kata Alex Denni.

Dari pertemuan itu terdapat empat poin penting yaitu :

1). Akan di lakukan sanksi disiplin pegawai  kepada ASN yang terbukti terlibat dalam kecurangan seleksi CASN sesuai mekansime dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2). Bahwa saat ini Kemenpan juga sedang melaksanakan pemeriksaan investigasi atas kecurangan ini, 

3). Apabila hasilnya melibatkan pihak BKN maupun Menpan, maka sesuai arahan Menteri akan diberikan tindakan tegas. Karena Domain Sanksi adalah Kewenangan Pusat. 

4). Dalan proses mengungkap kasus kecurangan ini akan melibatkan Pihak Kepolisian dalam mengusut tuntas permasalahan tersebut oleh BKN dan Kemenpan RB. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved