Breaking News:

Palu Hari Ini

KPP Pratama Palu Sosialisasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pertemuan antara awak media dan KPP Pratama Palu tersebut guna sosialisasi akan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penulis: Moh Salam | Editor: mahyuddin
TRIBUNPALU.COM/SALAM
Kepala KPP Pratama Palu, Bangun Nur Cahya Kurniawan (kiri) bersama Ketua PWI Sulteng (kanan). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu menggelar Media Gathering bersama awak media, Selasa (16/11/2021) malam.

Bertempat di Tanaris Coffee, Jl Juanda nomor 26 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Pertemuan antara awak media dan KPP Pratama Palu tersebut guna sosialisasi akan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu, Bangun Nur Cahya Kurniawan mengungkapkan UU HPP sudah di sahkan oleh Pemerintah dan DPR tanggal 7 Oktober 2021.

Ia mengatakan, dalam UU HPP tersebut terdiri dari enam ruang lingkup pengaturan antara lain Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS), Pajak Carbon, dan Cukai.

Baca juga: KPP Pratama Palu Sebut Pertumbuhan Pajak Tertinggi dari Sektor Perdagangan

Baca juga: Pemkab Sigi Siagakan Jalur Evakuasi saat Bencana Banjir Bandang

Salah satu tujuan dari UU HPP adalah meningkatan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Bangun menjelaskan, UU HPP akan mulai berlaku dan diterapkan tahun 2022 mendatang.

"Jadi untuk Perubahan UU PPH berlaku tahun pajak 2022, Perubahan UU PPN mulai 1 April 2022,  Perubahan UU KUP dan UU Cukai mulai tanggal diundangkan,  PPS berlaku 1 januari s.d 30 Juni 2022, serta pajak carbon berlaku 1 April 2022," jelas Kepala KPP Pratama Palu.

Selain itu menurut Kepala KPP Pratama Palu, tujuan lain dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan negara.

Baca juga: 4 Wajah DPO Teroris Poso Dipasang di Pinggir Jalan Poso Kota dan Poso Pesisir

Sehingga mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

"Jadi tujuan UU HPP untuk melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak," jelas Bangun Nur Cahya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved