Breaking News:

Universitas Muhammadiyah Palu

Akademisi Unismuh Palu Minta Aturan Menteri Ini Dicabut

Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu Moh Rizal Masdul menyoroti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,dan Teknologi

Penulis: fandy ahmat | Editor: Haqir Muhakir
Akademisi Unismuh Palu Minta Aturan Menteri Ini Dicabut
Handover/Dok Pribadi
Akademisi Unismuh Palu Moh Rizal Masdul

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu Moh Rizal Masdul menyoroti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021.

Aturan itu memuat tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Rizal menuturkan, Permendikbudristek tersebut cacat formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukan. 

Sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan 
Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

"Pihak-pihak terlibat dengan Permendikbudristek itu tidak dilibatkan secara luas, utuh dan minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan," ujar Rizal, Jumat (19/11/2021). 

Secara materiil, kata Rizal, perumusan norma kekerasan seksual dalam Pasal 5 ayat (2) memuat frasa ”tanpa persetujuan korban”.

Ia mengatakan, frasa ini dinilai mengandung makna perbuatan asusila dapat dibenarkan apabila mendapat persetujuan korban. 

Artinya, penyimpanan tersebut dibenarkan selama tidak ada pemaksaan meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. 

"Aturan ini sebaiknya dicabut atau direvisi. Perumusan peraturan harus sesuai dengan ketentuan formil dan secara materil tidak bertentangan dengan norma agama, Pancasila dan UUD 1945," ucap Rizal.(*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved