Breaking News:

Trending Topic

Ribuan Buruh Akan Mogok Kerja Buntut UMP Tak Sesuai Harapan, Demokrat: Dikubur UU Ciptaker

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai aksi buruh merupakan buah dari terburu-burunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)

Editor: Putri Safitri
Alan Sahril
Aliansi buruh se Sulawesi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesi (KSBSI) Sulawesi Tengah menggelar aksi demo terkait UMP dan UMK tidak layak. 

TRIBUNPALU.COM - Tolak kenaikan upah minimum 2022 sebab dirasa jauh dari harapan, ribuan buruh telah dan akan melakukan sejumlah aksi di beberapa daerah.

Melihat aksi buruh tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai aksi buruh merupakan buah dari terburu-burunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) usulan pemerintahan Presiden Jokowi oleh DPR RI.

Menurut Irwan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit.

“Sehingga dalam penentuan upah proses demokrasi dan ruang dialektika tertutup atas UU Ciptaker dan turunannya,” ucap Irwan kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Isi Aturan PPKM Level 3 Mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, Termasuk Larangan Mudik

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Jumat 26 November 2021: Gemini Jangan Takut Ungkapkan Rasa, Virgo Bersabarlah

Irwan menyebut, UU Ciptaker telah terbukti membuat buruh tidak memiliki ruang bernegosiasi dan memastikan bagaimana kondisi riil di lapangan yang dialami buruh saat ini.

Sebab, penghitungan upah minimum hanya berdasar data-data saja dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Apa yang dikhawatirkan Fraksi Partai Demokrat saat pengambilan keputusan UU Ciptaker, akhirnya hari ini terjadi, khususnya upah buruh murah. Masa depan buruh dikubur UU Ciptaker," papar Irwan.

Baca juga: Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun,Pemerintah Berlakukan PPKM 3 hingga Siapkan Ribuan RS

Irwan menyampaikan, jalan konstitusi yang dilakukan elemen buruh dengan menggugat judicial review UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi, membuat para hakim konstitusi terketuk hatinya melihat keadaan riil yang dialami buruh saat ini.

“Saya harap para hakim kontitusi objektif dan menerima apa yang menjadi gugatan para buruh terhadap UU Ciptaker ini,” ucap Irwan.

Baca juga: Daftar Harga HP Berbagai Merek Harga Rp2-3 Jutaan di November 2021:Oppo A54 Rp2,5 Jutaan

Baca juga: 7 Manfaat Ketumbar yang Perlu Anda Tahu: Bantu Kelola Gula Darah hingga Jaga Sistem Kekebalan Tubuh

Direncanakan, buruh akan kembali melakukan aksi mogok kerja nasional pada 6-8 Desember 2021, sebagai bentuk protes atas penetapan rata-rata upah minimum yang naik 1,09 persen tahun depan, dan berlaku batas atas-batas bawah.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, mogok nasional akan diikuti oleh 2 juta buruh di ratusan ribu pabrik di 30 lebih provinsi dan ratusan kabupaten kota.

Adapun buruh yang bakal mogok antara lain: KSPI, Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), KSPSI Andi Gani, 60 federasi tingkat nasional.

"Kami memutuskan mogok nasional, stop produksi yang rencananya akan diikuti oleh 2 juta buruh lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti atau stop produksi. Ini adalah legal dan ini adalah konstitusional," kata Said.

 (*/ TribunPalu.com / Tribunnews.com)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved