Breaking News:

Trending Topic

MK Putuskan Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, KSPSI: Keadilan Masih Ada di Negeri Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Editor: Putri Safitri
Alan Sahril
Aliansi buruh se Sulawesi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesi (KSBSI) Sulawesi Tengah menggelar aksi demo terkait UMP dan UMK tidak layak. 

TRIBUNPALU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam kurun 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meyakini keadilan masih ada di negeri ini. 

"Kami yakin keadilan masih ada di negeri ini," kata Andi Gani dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Ia berterima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang sudah berjuang tanpa lelah mengawal bergulirnya persidangan di MK.  

"Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh buruh di Indonesia yang telah berjuang tanpa lelah untuk mengawal proses sidang MK ini," ucapnya. 

Baca juga: Ribuan Buruh Akan Mogok Kerja Buntut UMP Tak Sesuai Harapan, Demokrat: Dikubur UU Ciptaker

Baca juga: Aliansi Buruh Demo soal UMP-UMK, Berikut Kesepekatannya dengan DPRD Palu

Saat mengetahui MK memutus UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, Andi Gani sempat menangis saat mengikuti aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Ia bersyukur para hakim konstitusi telah memihak rakyat Indonesia, dan berpihak pada keadilan untuk masyarakat Indonesia.

 "Kami nengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim MK yang berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas dia. 

Baca juga: Siswi SMK Menangkan Gugatan Cipta Kerja di MK, DPR Harus Perbaikan Dalam Batas Waktu 2 Tahun

Massa buruh dari berbagai serikat buruh melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/11/2021). Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan menolak penetapan upah minimum dengan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menurutnya juga bermasalah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN)

Dengan putusan ini, ia menyebut perjuangan yang dilakukan buruh mengajukan gugatan ke MK tidak sia-sia. 

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved