Breaking News:

Trendimg Topic

Inkonstitusional Bersyarat, Politikus Golkar: Cipta Kerja Bisa Direvisi Kurang dari Dua Tahun

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Henry lndraguna optimistis, pemerintah dan DPR bisa merevisi UU Cipta Kerja dalam waktu kurang dari dua tahun

Editor: Putri Safitri
Alan Sahril
Ilustrasi - Aliansi buruh se Sulawesi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesi (KSBSI) Sulawesi Tengah menggelar aksi demo terkait UMP dan UMK tidak layak. 

TRIBUNPALU.COM - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada dasarnya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat menjadi perdebatan publik. 

Kini UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam kurun waktu dua tahun.

Pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI pun sudah siap merevisi undang-undang tersebut dalam tenggat waktu yang telah diputuskan Majelis Hakim MK.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Henry lndraguna optimistis, pemerintah dan DPR bisa merevisi UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun.

"Tidak perlu ada narasi kalah dan menang. Alasannya, sejatinya untuk kebaikan bangsa dan masyarakat karena produk Undang-undang bermuara untuk kesejahteraan rakyat," kata Henry dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Info Cuaca Hari Ini, Minggu 28 November 2021:29 Provinsi Waspadai Hujan Lebat Disertai Angin Kencang

"Pemerintah sendiri dalam hal ini Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dalam konferensi pers didampingi Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasonna Laoly sudah menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu akan direvisi dalam waktu dua tahun ini."

"Dan saya optimis karena semangatnya untuk kebaikan masyarakat Indonesia, hal itu bisa dilakukan sesuai tenggat waktu yang ditentukan Majelis Hakim MK. Bahkan bisa kurang dari dua tahun," imbuhnya.

Menurut Henry, pemerintah dan DPR memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memangkas berbagai perizinan dan persyaratan untuk berusaha guna menumbuhkan usaha-usaha kecil menengah sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca juga: Gebyar Vaksinasi Pelajar di SMPN 20 Palu, 500 Dosis Disuntikan ke Siswa dan Warga Sekitar Sekolah

Baca juga: Duta Vaksin Kota Palu 2021 Ikut Meriahkan Gebyar Vaksinasi Pelajar di SMPN 20 Palu

Baca juga: 573 Siswa Ramaikan Gebyar Vaksinasi Pelajar di Sulteng, Paling Banyak dari Donggala

Oleh sebab itulah pemerintah dan DPR menyusun UU Cipta Kerja yang memangkas berbagai aturan perundang-undangan yang selama ini menghambat iklim untuk berusaha.

"Karena menghapus dan memangkas banyak peraturan perundang-undangan dari berbagai sektor maka undang-undang ini disebut undang-undang sapujagat," ucap Ketua PPK Kosgoro 1957 ini.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved