Breaking News:

Menko Perekonomian

Pemerintah Hormati dan Laksanakan Putusan MK, Tapi Agenda Reformasi Struktural Tetap Berjalan

emerintah melakukan operasionalisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.

Penulis: Rezha Rinaldy | Editor: Haqir Muhakir
Handover/Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah melakukan operasionalisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.

Mencakup antara lain, Operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Serta Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha dan OSS, serta Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk Modal LPI, Pemerintah telah memberikan PMN dalam bentuk tunai sebesar Rp30 Triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan Saham Negara sebesar Rp45 Triliun.

Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam PP yang telah ditetapkan sebelum adanya putusan MK.

Baca juga: Atlet Asal Parimo Raih Juara 1 di Pertandingan Kejurprov Atletik Gubernur Sulteng 2021

Baca juga: Wali Kota Palu Bagi-bagi Motor di HUT ke-50 Kopri, Berikut Daftar ASN Penerima Hadiahnya

Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan putusan MK.

Terkait KEK, telah dibentuk 4 KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp90 Trilun.

Saat ini telah terdapat berbagai komitmen investasi baru yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru.

Kemudian, tentang Perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

Mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UMK, kemudahan mendapatkan sertifikat halal yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah untuk UMK, dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Baca juga: VIDEO: Operasi Gabungan Kemenkumham Sulteng Bareng Bea Cukai-BNNP di Wilayah Perairan

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved