Rocky Gerung Sebut Gerakan 212 Bukan Sekedar Kumpulan Orang: Itu Reuni Ide Soal Kesetaraan Warga

Rocky Gerung mengungkapkan pendapatnya terkait Gerakan Reuni 212 yang banyak mendapatkan larangan dari penguasa.

Tangkap layar YouTube via Grid.ID
Rocky Gerung 

TRIBUNPALU.COM - Rocky Gerung mengungkapkan pendapatnya terkait Gerakan Reuni 212 yang banyak mendapatkan larangan dari penguasa.

Rocky Gerung menyebut Gerakan Reuni 212 bukan hanya sekumpulan orang saja.

"212 itu bukan sekedar kumpulan orang. Dia adalah kumpulan pikiran untuk menguji legitimasi kekuasaan pada waktu itu (2016). Dan karena dia adalah kumpulan pikiran, maka dia akan terus menerus menghasilkan ulang pikiran," dikutip TribunPalu.com di kanal YouTube milik Refly Harun, Selasa (7/12/2021)

Gerakan Reuni 212 itu lebih dari sekedar reuni massa yang berasal dari kalangan umat Islam.

Kata Rocky Gerung, Gerakan Reuni 212 merupakan kumpulan pikiran, sehingga akan menghasilkan ide disetiap kali pertemuan.

"Jadi kalau ada reuni (212) itu bukan reuni massa sebetulnya, itu reuni ide," katanya.

Pengamat politik Rocky Gerung usai memenuhi panggilan kepolisian di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). Rocky Gerung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.
Pengamat politik Rocky Gerung usai memenuhi panggilan kepolisian di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018). Rocky Gerung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet. (Warta Kota/henry lopulalan)

Namun Rocky Gerung menyayangkan para penguasa melihat Gerakan Reuni 212 sebagai masa.

Padahal itu adalah anggapan adalah hal yang salah.

“Padahal sebetulnya, di belakang ide 212 itu adalah soal kesetaraan warga negara,” ujar Rocky Gerung menjelaskan.

Aksi Buruh Tak Dibubarkan Tapi Reuni PA 212 Dilarang

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengkonfirmasi terkait tidak diperbolehkannya kegiatan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang sejatinya digelar pada Kamis (2/12/2021).

Zulpan menyebut, agenda tahunan milik PA 212 itu tidak bisa digelar karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mengeluarkan rekomendasi dan izin penggunaan lokasi reuni.

Tak hanya Pemprov, rekomendasi izin itu juga tidak diberikan oleh Satgas Covid-19 DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan eks Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu merespons beberapa anggapan kalau polisi membolehkan demo buruh yang telah tergelar beberapa kali, namun tak memperbolehkan reuni 212. 

"Kemudian izin tempat juga tidak didapat dari Pemda, pak Gubernur kan tidak memberikan izin, pak Anies ya sehingga tidak bisa dilakukan. Maka itu Polda Metro Jaya juga tidak memberikan izin," kata Zulpan, saat ditemui awak media di Taman Pandang, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).

Atas hal itu, pihaknya kata dia, memutuskan untuk tidak memberikan izin keramaian bagi pelaksanaan kegiatan Reuni 212.

Sebab, kepolisian kata Zulpan, hanya mengikuti segala rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta.

"Di sini dari awal sudah mengatakan sudah pemberitahuan statement resmi Pemda dan juga kepolisian bahwa tidak diberikan izin," tukasnya.

(*/ TribunPalu.com)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved