Buol Hari Ini

Pembahasan Alot, BPN Sulteng Tunda Rencana Pengukuran HGU Untuk PT HIP di Buol

Rapat koordinasi bersama From Rakyat Buol Bersatu (FRBB) dengan petugas pengukur lahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah berlangsung alo

Penulis: Alan Sahrir | Editor: Haqir Muhakir
adatkita.com
ilustrasi ukur tanah 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, BUOL - Rapat koordinasi bersama From Rakyat Buol Bersatu (FRBB) dengan petugas pengukur lahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah berlangsung alot, Jumat (17/12/2021).

Rakor digelar di Kantor ATR/BPN Kabupaten Buol, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Hasil pertemuan itu diputuskan, bahwa  pengukuran lahan HGU untuk PT Hardaya Inti Plantations (HIP) ditunda.

Alasan penundaan dikarenakan permasalahan PT HIP dengan masyarakat belum terselesaikan, sehingga belum adanya situasi dan kondisi yang kondusif.

Selain itu juga, camat yang hadir selaku pemangku wilayah menolak pelaksanaan pengukuran dan pemetaan Kadastral enclave tersebut.

Baca juga: Bandara Palu Buka Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru, Pantau Kepadatan Arus Penumpang dan Barang

Baca juga: 5 Gejala Ringan Covid-19 Varian Omicron, Ada Kesamaan dengan Varian Delta

Wakil Koordinator Lapangan FRBB Arlan Rahman mengatakan, terdapat dua alasan mengapa pengukuran lahan HGU untuk PT HIP itu di tolak oleh warga.

Pertama, bahwa pengukuran enclave yang dilakukan dianggap upaya legitimasi tukar-menukar dengan lahan penanaman sawit yang di luar HGU PT HIP.

"Kedua, PT HIP diminta melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan melibatkan FRBB terkait permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral yang disampaikan secara tertulis," beber Arlan Rahman.

Sebelumnya, FRBB bersama rakyat Buol menggelar aksi di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Buol, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Kamis (16/12/2021) siang.

Warga menolak rencana ATR/BPN memberikan HGU seluas 9.964 hektare kepada perusahaan PT Hardaya Inti Plantation.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi tersebut bernama Arlan Rahman mengatakan, pihaknya melihat bahwa BPN Provinsi Sulawesi Tengah sedang melaksanakan pengukuran lahan untuk HGU perkebunan sawit PT HIP.

"Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan bahwa adanya pihak BPN Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang melaksanakan pengukuran lahan 10000 hektar untuk HGU perkebunan sawit milik salah satu perusahaan, yang mana sejak dikeluarkan Surat Keputusan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masyarakat menolak keras atas keputusan tersebut," ungkap Arlan Rahman.

Arlan Rahman mengungkapkan, bahwa perusahaan PT HIP telah menguasai lahan perkebunan di Buol seluas 20.000 hektar.

Selain itu PT HIP juga diduga telah melakukan penanaman sawit di luar HGU seluas 5.000 hektare.

"Perusahaan ini juga mendapatkan karpet merah pelepasan kawasan hutan dari KLHK untuk perluasan perkebunan seluas 9.964 hektare," bebernya.

Dalam aksi tersebut terdapat tiga tuntutan warga sebagai berikut:

1. Perhatikan pengukuran lahan 10000 hektar oleh BPN Provinsi Sulawesi Tengah
2. Tolak dan cabut SK KLHK

3. Batalkan perluasan lahan hgu 10000 hektar. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved