Pilkades di Banggai

DPRD Banggai Sarankan Warga Desa Pohi dan Bantayan Tempuh Jalur PTUN soal Dugaan Masalah Pilkades

Rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Banggai bersama masyarakat Desa Pohi dan Bantayan terkait masalah Pilkades Serentak 2021, Selasa (4/1/2022).

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/ASNAWI ZIKRI
Rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Banggai bersama masyarakat Desa Pohi dan Bantayan terkait masalah Pilkades Serentak 2021, Selasa (4/1/2022). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Sejumlah masyarakat Desa Pohi dan Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menyambangi kantor wakil rakyat, Selasa (4/1/2022).

Mereka meminta legislator Banggai memfasilitasi agar Bupati Amirudin Tamoreka membatalkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Pohi dan Bantayan.

Permintaan itu karena ada dugaan kecurangan pada tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gelombang III Tahun 2021.

Komisi 1 DPRD Banggai langsung menemui masyarakat untuk mencari solusi atas masalah ini.

Meski begitu, rapat dengar pendapat itu tidak bisa membatalkan keputusan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil (TP2H) Pilkades Serentak 2021 lalu.

Karena itu, Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Masnawati Muhammad menyarankan agar menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Komisi 1 juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Banggai untuk melaksanakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) kepada masyarakat sebelum pelalsanaan Pillades Serentak 2022 mendatang.

Bimtek itu berkaitan dengan tahapan-tahapan Pilkades. Tujuannya agar masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved