Breaking News:

Pilpres 2024

Elektabilitas AHY Rendah, Demokrat Belum Pikirkan Usung Capres: Masih Fokus Bantu Rakyat

Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih merendah dibandingkan dengan tokoh lain.

Editor: Muh Ruliansyah
Instagram AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

TRIBUNPALU.COM - Dalam beberapa rilis survei jelang Pilpres 2024, elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih merendah dibandingkan dengan tokoh lain.

Urutan tiga teratas tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam beberapa rilis survei masih diisi nama-nama seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

Merespon elektabilitas AHY yang masih rendah, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut partainya masih belum memikirkan pencalonan untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Tanggapan Demokrat soal Bupati Penajam Paser Utara Ditangkap KPK: Siapa Korupsi Akan Berakhir di Bui

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai capres-cawapres di internal kami karena Mas AHY sendiri menegaskan bahwa saat ini kita fokus bantu rakyat karena Covid dan ekonomi," kata Herzaky dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (12/1/2022) malam.

Herzaky melanjutkan, isu pencapresan juga erat kaitannya dengan masalah momentum.

Ia mencontohkan, pada 2011 nama Joko Widodo tidak diperhitungkan untuk menjadi presiden karena saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Oleh karena itu, menurut Herzaky, dalam jangka waktu dua tahun menuju 2024 akan ada banyak kejutan yang bisa mempengaruhi peta politik ke depan.

"Termasuk juga bisa jadi yang sebelumnya elektabilitas tinggi tapi ketika tidak lagi, katakanlah, memegang jabatan publik, bisa drop," ujar Herzaky.

Baca juga: Berdampak Positif Bagi Masyarakat, Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja untuk Tahun 2022

Selain soal momentum, Herzaky juga mengakui bahwa tiket untuk maju sebagai calon presiden terbatas karena adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Ia pun menilai ketentuan tersebut tidak relevan karena perolehan suara yang dihitung untuk ambang batas pencalonan adalah perolehan suara partai politik pada 2019 lalu.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved