Sulteng Hari Ini

Dilaporkan Dugaan Penyalahgunaan Izin Tambang di Morowali, PT Kurnia Degess Pratama Lapor Balik

Kuasa hukum melaporkan balik Hartarti karena kliennya merasa ada upaya fitnah dan pencemaran nama baik di ruang publik

Penulis: Nur Saleha | Editor: mahyuddin
TRIBUNPALU.COM/ELA
Kuasa Hukum PT Kurnia Degess Rapitama Mohammad Natsir Said (kiri) didampingi rekannya Amerullah dari kantor High Legal Law Firm & Partners usai melaporkan warga bernama Hartati Hartono ke polisi terkait kasus penuduhan salah gunakan izin lahan nikel. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM,PALU - PT Kurnia Degess Pratama melaporkan balik  warga bernama Hartati Hartono ke polisi terkait kasus tudingan penyalahgunaan izin lahan Nikel.

Direktur Utama PT Kurnia Degess Pratama Karlan A Mannesa melalui kuasa hukumnya Moh Natsir Said melaporkan Hartati karena menilai laporan terkait penyalahbunaan izin lahan Nikel itu mencaparkan nama baik perusahaan.

Hartarti sebelumnya melaporkan Direktur Utama PT Kurnia Degess Pratama H Karlan A Mannesa dan mantan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah Haris Kariming ke Polda Sulteng.

Hartati melaporkan terkait dugaan penyimpangan izin tambang Nikel di Morowali.

"Ada banyak hal yang dia laporkan Hartati Hartono yang menurut kami itu mencemari nama baik klien kami, dan kami mendatangi Polda Sulteng untuk membuat laporan balik terhadap Hartati Hartono," ujar Natsir Said didampingi rekannya Amerullah dari Kantor High Legal Law Firm & Partners, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Dugaan Pemalsuan Surat, Bupati Morowali Laporkan 5 Perusahaan Tambang ke Polres

Dia mengatakan, pihaknya melaporkan balik Hartarti karena kliennya merasa ada upaya fitnah dan pencemaran nama baik di ruang publik dan juga telah melaporkan klaeannya terlebih dahulu ke Polda.

Menurutnya, tindakan terlapor Hartati Hartono memenuhi unsur Pasal 220 KUHP, Pasal 317 KUHP, Jo Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undangNomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hartati juga menduga penyimpangan izin tambang nikel yang dilakukan Kadis ESDM saat itu, termasuk izin PT Kurnia Degess Pratama.

PT Kurnia Degess Pratama tanggal 2 Juni 2021 mengajukan permohonan untuk pengurusan Legal Opinion Jaksa.

PT Kurnia Degess diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengurus izin pertambangan nikel. 

Sebelumnya, PT Kurnia Degess juga masuk dalam daftar lima perusahaan tambang yang dilaporkan Bupati Morowali ke Polres atas dugaan kasus pemalsuan surat.

Antara lain Surat IUP OP PT Citra Teratai Indah, PT Kurnia Degess Rapitama, PT Gemilang Bumi Lestari, PT Hikari Jeindo dan PT Putra Sulawesi Mining.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved