Gubernur Lukas Enembe Viral Usai Sebut Papua Tak Happy, Pernah Minta Label Teroris KKB Dikaji

TRIBUNPALU.COM - Masih ingat Gubernut Lukas Enembe?

Dulu pernah jadi sorotan saat meminta pemerintah mengkaji ulang label teroris untuk KKB Papua.

Kini kembali viral sebab pernyataannya sebut Papua tidak happy.

Setelah video tersebut viral, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Umum Protokol Provinsi Papua, Elpius Hugi mengklarifikasi maksud pernyataaan Gubernur Lukas Enembe.

"Maksud dari Gubernur Lukas Enembe dalam video itu karena orang Papua ini berkembang dengan injil sehingga selalu cinta kedamaian, kenyamanan serta sukacita," ungkap Elpius kepada Tribun-Papua.com di Kota Jayapura, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: RAJA TEGA Pentolan KKB Ditangkap, Tangan Kanan Undius Kogoya yang Tembaki Wakapolda Papua

Baca juga: Anak Buah Terus Ditembaki, Jenderal Jebolan Kopassus Ancam Keras KKB: Tak Akan Tingggal Diam!

Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel 'Pernyataan Gubernur Lukas Enembe soal 'Papua Tidak Happy' Viral, Begini Klarifikasi Kepala Biro Umum'.

Namun kata Elpius, narasi di media sosial semakin melebar dan dimaknai berbeda.

Padahal maksud Gubernur Lukas, kata Elpius, soal harapan terwujudnya kedamaian dan kenyamaman bersama di Bumi Cenderawasih.

"Karena Gubernur melihat banyak gejolak dengan berbagai aksi penembakan, untuk itu beliau berharap semua pihak terus bersama-sama menjaga kedamaian di tanah Papua, agar tidak ada lagi air mata yang jatuh," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe tampak sedih menyikapi situasi yang saat ini terjadi, terlebih khusus di bumi Cenderawasih yang dipimpinnya.

Iklan untuk Anda: Seluruh Indonesia kaget! Diabetes mudah diobati (lihat di sini)
Advertisement by

"Kehidupan tidak bahagia, dimuka bumi ini orang Papua tidak heppy. Kamu sadar itu."

"Orang tidak hidup dalam kebahagiaan, intan Jaya, Puncak, Ndugama, Pegunungan Bintang, dan Maybrat menangis. Semua orang tidak hidup aman di negeri kita sendiri."

"Kami lahir bukan untuk itu. Kami mau hidup bahagia. Itu utama, orang Papua harus bahagia," kata Enembe dalam video berdurasi 1,20 menit.

Video pendek itu kemudian beredar dan viral di media sosial.

Lantas Siapa Itu Lukas Enembe?

Berikut ini diuraikan profil dan biodata Lukas Enembe dilansir dari Wikipedia dan Kompas.com dalam artikel 'Intip Kekayaan Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Naik Ojek ke PNG'

1. Alumnus Universitas Sam Ratulangi

Lukas Enembe lahir di Mimit pada tanggal 27 Juli 1967. 

Suami Yulce W. Enembe ini menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD YPPGI Mamit  pada tahun 1980. 

Kemudian dia melanjutkan ke SMPN 1 Jayapura di Sentani dan SMAN 3 Jayapura di Sentani. 

Lukas Enembe lalu melanjutkan pendidikan sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado dan lulus tahun 1995. 

lalu melanjutkan ke The Christian Leadership & Secound Leanguestic di Cornerstone College, Australia  dan lulus tahun 2001. 

2. Karir moncer

Sebelum menjadi Gubernur Papua, Lukas Enembe mengawali karirnya sebagai CPNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke : Tahun 1996 – 1997. 

Kemudian dia diangkat menjadi PNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke tahun 1997. 

Lukas sempat cuti untuk izin belajar di Australia  tahun 1998 – 2001. 

Setelah itu dia menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya  tahun 2001 – 2005. 

Lalu pada tahun tahun 2007 dia menjadi Bupati Punjak Jaya sebelum akhirnya menjadi Gubernur Papua tahun 2013 hingga saat ini.

3. Aktif berorganisasi  

Lukas Enembe juga aktif di sejumlah organisasi. 

Berikut daftarnya: 

- Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara : Tahun 1988 – 1995

- Ketua Mahasiswa Jawijapan Sulawesi Utara : Tahun 1989 – 1992

- Pengurus SEMAH FISIP UNSRAT Manado : Tahun 1990 – 1995

- Koordinator PPM FISIP UNSRAT Manado : Tahun 1992 – 1994

- Ketua IMIRJA Sulawesi Utara : Tahun 1992 – 1995

- Penggerak Kegiatan Kel. Tani Pegunungan Tengah : Tahun 1995 – 1996

- Penasehat beberapa Parpol di Pegunungan Tengah : Tahun 2001 – 2006

- Ketua Dewan Pembina DPW PDS : Tahun 2003 – 2006

- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua : Tahun 2006 – Sekarang

- Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua : Tahun 2010 – Sekarang

4. Harta kekayaan

Lukas Enembe terakhir kali melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat penyelenggara negara pada 30 April 2020.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK), Lukas Enembe mengklaim memiliki harta sebanyak Rp 21,19 miliar atau tepatnya Rp 21.190.182.290.

Harta kekayaan Lukas Enembe relatif terus mengalami peningkatan sejak beberapa tahun belakangan.

Pada laporan LHKPN tahun 2012, harta yang dilaporkannya yakni sebesar Rp 3,62 miliar.

Berikutnya pada tahun 2016 total kekayaannya sebesar Rp 11,81 miliar, lalu pada Januari 2018 atau saat maju sebagai Calon Gubernur Papua ia melaporkan kepemilikan aset sebesar Rp 21,44 miliar.

Berbeda dengan kebanyakan profil kekayaan pejabat di Tanah Air, di mana biasanya aset milik paling besar disumbang aset properti, harta kekayaan Lukas Enembe berupa tanah dan bangunan hanya tercatat sebesar Rp 1,1 miliar.

Ia diketahui memiliki empat bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya tersebar di Kota Jayapura.

Semua aset propertinya merupakan hasil sendiri alias bukan dari warisan atau hibah.

Harta terbesar yang dikuasai Lukas Enembe justru berasal dari aset berupa uang kas dan setara kas dengan nilai sebesar Rp 18,37 miliar.

Ia juga melaporkan memiliki aset berupa surat berharga dengan nilai yang dilaporkan di LHKPN sebesar Rp 1,26 miliar.

Untuk aset berupa kendaraan, ia tercatat memiliki tunggangan berupa mobil Toyota Fortuner tahun 2017 senilai Rp 300 juta, dan mobil Honda Jazz tahun 107 dengan taksiran Rp 150 juta.

Dengan begitu, total harta bergeraknya sebesar Rp 450 juta.

Masih menurut LHKPN, Lukas Enembe melaporkan tak memiliki harta bergerak lain, harta lain, serta tak memiliki utang.

Minta label teroris KKB Papua dikaji ulang

Lukas juga meminta kepolisian dan TNI mematangkan pemetaan terlebih dahulu, termasuk mengenali wajah dan ciri khusus para pelaku.

"Mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB Papua yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut," ujar Lukas dalam poin pernyataan gubernur yang dia keluarkan.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Minta Label Teroris KKB Dikaji Ulang, Gubernur Papua Sarankan Aparat Lakukan Pemetaan Matang agar Tak Salah Tembak'

Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar penanganan KKB Papua menjadi tepat sasaran.

"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," kata Lukas.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhumkam) Mahfud MD mengatakan, pelabelan itu didasarkan pada masifnya pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan KKB Papua.

"Sejalan dengan itu semua dengan pernyataan-pernyataan mereka itu maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teoris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Menyusul pelabelan tersebut, pemerintah daerah Papua mengeluarkan tujuh poin pernyataan gubernur. Berikut tujuh poin pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe.

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB Papua sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB Papua adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB Papua sebagai teroris.

Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

4. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB Papua yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

5. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB Papua akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan.

Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan.

6. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB Papua.

7. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan, bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru.
  
 (*/ TribunPalu.com / Surya.co.id)