Kesal Tak Disambut Gubernur, Analis Politik Sebut Curhat Puan Maharani Tak Berbobot

TRIBUNPALU.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani kini menjadi sorotan usai curhat tak disambut gubernur saat kunjungan kerja.

Curhatan Puan tersebut rupanya malah menuai kritik.

Apa yang disampaikan Puan dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Bahkan, curhat Puan tersbeut dianggap tak berbobot untuk disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai seharusnya Puan sebagai wakil rakyat, lebih banyak berbicara soal publik.

Baca juga: Terjawab Alasan Ganjar Pranowo Tak Sambut Puan saat Kunjungan Kerja, Terlanjur ke Jakarta

"Karena di samping informasinya serba enggak jelas, juga karena bobot informasinya sendiri tidak cukup penting untuk dijadikan isu publik."

"Sebagai Ketua DPR, Puan mestinya lebih banyak berbicara tentang persoalan publik," kata dia dalam pesan yang diterima Tribunnews, Jumat (11/2/2022).

Lebih lanjut, Lucius menyebut Puan seharusnya menyuarakan suara rakyat dibanding curhat masalah pribadinya.

Terlebih, status kunjungan kerja Puan ke Manado, Sulawesi Utara pada Rabu (9/2/2022), dinilai Lucius tak jelas.

Apakah sebagai Ketua DPR RI atau Ketua DPP PDIP.

Lucius menambahkan, tak ada urgensi bagi gubernur untuk menyambut Puan jika putri Megawati ini datang kunjungan kerja sebagai pimpinan partai.

Begitu juga jika Puan berkunjung sebagai wakil rakyat ke daerah pemilihannya.

Lucius menilai tak ada keterkaitan antara kedatangan Puan dengan disambut kepala daerah.

"Begitu juga kalau kunjungannya sebagai wakil rakyat ke dapil, ya enggak ada relevansinya disambut oleh kepala daerah."

"Jadi curhatan Puan itu enggak jelas. Cuma mau terlihat seolah-olah jadi korban dari arogansi gubernur tertentu saja," pungkasnya.

PKS Sarankan Puan Bersikap Santai

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga turut menanggapi curhatan Puan Maharani.

Menurutnya, kepala daerah sebaiknya fokus pada tugas pokok dan fungsi melayani rakyat.

Mardani pun menilai bukan masalah besar jika kepala daerah tak menyambut elite partai.

"Tupoksi kepala daerah yang utama memang melayani rakyat, bukan elite."

"Jika tidak menyambut karena ada acara dengan rakyat, tidak masalah," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/2/2022).

Lebih lanjut, Mardani menyarankan agar Puan bisa bersikap lebih santai menghadapi situasi tak hadirnya kepala daerah yang dimaksud.

Lantaran, hubungan pemerintah pusat dan daerah tak sekaku zaman dulu.

"Cool saja untuk Mbak Puan, karena memang era sekarang, hubungan pusat dengan daerah tidak sekaku dulu. Khususnya, zaman Orde Baru," jelasnya.

Meski begitu, Mardani juga menyinggung soal etika.

Ia berpendapat penyambutan pejabat pusat saat datang ke daerah berkaitan dengan etika.
Mardani mengatakan Puan termasuk pejabat negara karena statusnya sebagai Ketua DPR RI.

"Jadi, bagian dari etika jika Ketua DPR hadir disambut dan jadikan ajang menjelaskan kondisi daerah bersangkutan," tandasnya. (*)

(Sumber: Sripoku.com)