Amien Rais Akhirnya Buka Suara Soal Presiden 3 Periode, Khawatirkan 'Yes Man' di DPR dan MPR

Wacana presiden tiga periode menjadi topik yang ramai dibahas beberapa waktu belakangan.

Editor: Muh Ruliansyah
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Amien Rais. 

TRIBUNPALU.COM - Wacana presiden tiga periode menjadi topik yang ramai dibahas beberapa waktu belakangan.

Para politisi pun ramai mengomentari isu tersebut. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju.

Kini setelah lama ditunggu, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais akhirnya buka suara soal wacana presiden tiga periode.

Amien Rais mengaku khawatir wacana tersebut bakal terwujud.

Pasalnya menurut dia, lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) saat ini seolah tunduk pada keinginan pemerintah.

Baca juga: Rusia Dikhianati, 7 Tentaranya Menangis hingga Minta Invansi ke Ukraina Dihentikan: Mereka Pengecut

"Hampir semua anggotanya (MPR, DPR) menjadi Yes Man dan Yes Woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi.

Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna," kata Amien dalam diskusi virtual Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertajuk "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia", Senin (14/3/2022) kemarin.

Amien menilai saat ini DPD menjadi harapan untuk menolak dan menghentikan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu atau menjadi 3 periode. Maka dari itu, dia meminta Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menjadikan lembaga itu sebagai penyeimbang di tengah wacana tersebut.

"DPD masih merupakan harapan kita. Jadi counter balance dari tetangga sebelah itu yang semuanya, sebagian besar sudah menjadi Yes Man Yes Woman," kata Amien.

"Wanti-wanti saya ini harus dihentikan, kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan," ujar Amien.

Menghina konstitusi

Amien yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999 sampai 2004 itu menyatakan menolak keras wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik koalisi dan pejabat pemerintah.

Menurut dia, wacana itu merupakan penghinaan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," ujar Amien.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved