Pilpres 2024

Luhut Didesak Klarifikasi Soal Penundaan Pemilu 2024, PDIP: Berbicara Dalam Kapasitas Apa?

Hasto Kristiyanto mendesak Menko Marinves Luhut Pandjaitan mengklarifikasi soal isu penundaan Pemilu 2024.

Editor: Muh Ruliansyah
handover
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. 

TRIBUNPALU.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendesak Menko Marinves Luhut Pandjaitan mengklarifikasi soal isu penundaan Pemilu 2024.

Selain itu, Hasto meminta semua menteri Joko Widodo tak berbeda pendapat dengan Presiden terkait isu tersebut.

Salah satunya terkait big data yang menurut Hasto harusnya digunakan untuk persoalan kerakyatan yang lebih mendesak.

Hal itu disampaikan Hasto setelah Luhut Pandjaitan mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 24 Segera Dibuka, Ini Cara untuk buat Akun hingga Mendaftar Kartu Prakerja

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin (14/3).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tambah Hasto.

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP menghimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Baca juga: PBB Sudah Buka Suara, Sebut Perang Nuklir Makin Dekati Kenyataan Akibat Ulah Rusia

Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegasnya.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

Baca juga: Tanggapi Kelangkaan di Dalam Negeri, LDII Minta Pemerintah Stop Ekspor Minyak Goreng

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkas Hasto.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved