Biden Tak Boleh Asal Tuding Putin, Ternyata Ada Proses untuk Sebut Seseorang 'Penjahat Perang'

Presiden AS Joe Biden hari Rabu menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai "penjahat perang".

Handover
Vladimir Putin dan Joe Biden. 

Aturan-aturan itu telah dimodifikasi dan diperluas pada abad yang lalu, diambil dari Konvensi Jenewa setelah Perang Dunia II dan berbagai protokol ditambahkan kemudian.

Aturan tersebut ditujukan untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran dan mereka yang tidak dapat lagi berperang, termasuk warga sipil seperti dokter dan perawat, tentara yang terluka, dan tawanan perang.

Perjanjian dan protokol mengatur siapa yang bisa menjadi sasaran dan dengan senjata apa. Senjata tertentu dilarang, termasuk bahan kimia atau biologi.

Kejahatan Khusus Apa yang Membuat Seseorang Menjadi Penjahat Perang?

"Pelanggaran berat" berbagai konvensi tentang perang yang merupakan kejahatan perang di antaranya adalah pembunuhan yang disengaja, perusakan yang luas serta perampasan hak milik yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer.

Menargetkan warga sipil dalam peperangan, menggunakan kekuatan militer secara tidak proporsional, menggunakan perisai manusia dan menyandera warga sipil dalam peperangan juga merupakan kejahatan perang.

Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court juga melakukan penuntutan dan persidangan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks "serangan yang meluas atau sistematis, yang ditujukan terhadap penduduk sipil manapun," termasuk pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual.

Cara yang paling mungkin agar Putin bisa menjadi penjahat perang adalah menggunakan doktrin tanggung jawab komando. Jika seorang komandan mengetahui, atau berada dalam posisi mengetahui kejahatan dalam peperangan dan tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya, apalagi bahkan memerintahkannya, maka dia dapat diminta pertanggungan jawab secara hukum. 

Mayat gadis Ukraina yang terbunuh serangan artileri Rusia tergeletak di bangsal rumah sakit Mariupol, 27 Februrari 2022. Pada Selasa (15/3/2022), Senat AS menyepakati resolusi untuk meminta penyelidikan terhadap Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang. (Sumber: Evgeniy Maloletka/Associated Press)

Bagaimana Jalan Menuju Keadilan dalam Hal Tersebut?

Secara umum, ada empat jalur untuk menyelidiki dan menentukan kejahatan perang, meskipun masing-masing memiliki batasan. Salah satunya melalui Mahkamah Pidana Internasional.

Pilihan kedua adalah PBB menyerahkan pekerjaannya komisi penyelidikan PBB ke pengadilan kejahatan perang internasional campuran untuk menuntut Putin.

Yang ketiga adalah membentuk tribunal atau pengadilan untuk mengadili Putin oleh sekelompok negara yang berkepentingan, seperti NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pengadilan militer di Nuremberg setelah Perang Dunia II, oleh pemenang perang, yang mengadili para pemimpin Nazi adalah contohnya.

Terakhir, beberapa negara memiliki undang-undang sendiri untuk menuntut kejahatan perang.

Jerman, misalnya, sudah melakukan penyelidikan atas Putin. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang seperti itu, tetapi Departemen Kehakiman memiliki bagian khusus yang berfokus pada tindakan termasuk genosida internasional, penyiksaan, perekrutan tentara anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan.

Bila Diadili, di Mana Putin akan Diadili?

Sumber: Kompas TV
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved