Puluhan Polisi Siaga di Depan Kantor DPRD Sulteng Kawal Aksi HMI

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulteng, Rabu (13/4/2022) siang. 

Aksi ini mereka lakukan di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu. 

Jelang kedatangan massa aksi, sejumlah personel kepolisian telah bersiaga di sekitar lokasi unjuk rasa. 

Aksi massa di siang hari bulan Ramadan ini terbilang langka di Kota Palu.

Baca juga: HMI Cabang Palu Geruduk Kantor DPRD Sulteng Siang Ini

Pantauan TribunPalu.com pukul 14.21 Wita, puluhan personel dari Polresta Palu tampak lalu lalang di depan gedung DPRD Sulteng. 

Dalam surat pemberitahuan ke kepolisian, HMI Cabang Palu akan menyuarakan sejumlah persoalan. 

Baca juga: Dum Truck Rusak di Tengah Jembatan Sebabkan Kemacetan Lalulintas di Kelurahan Panau Palu

Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan PPN hingga isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Massa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se Kota Palu sebelumnya telah melakukan unjuk rasa terkait persoalan tersebut di gedung perwakilan rakyat. 

Dalam aksinya, mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira. 

Pada kesempatan itu, Nilam menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.

Eksponen HMI di Sulawesi Tengah, sejak awal pekan lalu, aktif menyuarakan protes kepada pemerintahan nasional di Jakarta.

Senin (11/04/2022), di Kabupaten Morowali jarak sekitar 310 km utara Kota Palu, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kabupaten Morowali, menggelar unjukrasa di Gedung DPRD Morowali.

Koordinator lapangan (Korlap), Gunawan, dalam orasinya menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak pro lagi dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Mereka Megajukan 6 Tuntutan yang dibacakan di depan legislator:

• 1. Menuntut pemerintah untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu  2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas menghianati konstitusi negara.

• 2. Menuntut pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang undang-undang, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari segi aspek lingkungan,hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

• 3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan pangan lainnya.

• 4. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan BBM.

• 5. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

• 6. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga elpiji. (*)