Demo HMI Palu
Terima Naskah Hasil Kajian, DPRD Sulteng Siap Sampaikan Tuntutan HMI ke Pemerintah
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (13/4/2022).
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat
TRIBUNPALU.COM, PALU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (13/4/2022).
Kantor DPRD Sulteng berlokasi di Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Aksi dari puluhan kader HMI itu berlangsung selama kurang lebih 3 jam sejak tiba hingga berdialog dengan anggota DPRD Sulteng.
Di ruang sidang utama, massa aksi diterima langsung anggota DPRD Sulteng Muhaimin Yunus Hadi dan I Nyoman Slamet.
Baca juga: 20 Menit Sebelum Buka Puasa, 7 Tuntutan 100 Demonstran HMI Palu Diterima Legislator DPRD Sulteng
Di hadapan keduanya, Ketua HMI Cabang Palu Rafiq menyampaikan sejumlah tuntutan massa aksi.
Pertama, mereka menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Selain itu, massa juga memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM), minyak goreng, serta tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Usai menyampaikan tuntutan, Rafiq kemudian menyerahkan naskah hasil kajian kader HMI di Kota Palu.
Ia menjelaskan, tuntutan mereka berdasarkan hasil kajian para kader HMI dari berbagai kampus dan disiplin ilmu.
Baca juga: Demo HMI di Palu Diwarnai Spanduk Bertuliskan Pecat Luhut
"Kami menyerahkan draf kajian ini kepada anggota dewan. Di situ kami sudah menelaah berbagai persoalan saat ini sekaligus coba menawarkan solusinya," ujar alumni Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) tersebut.
Naskah kajian itu secara simbolis diterima langsung Anggota Komisi 3 DPRD Sulteng Muhaimin Yunus Hadi.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah.
"Pada prinsipnya kami bersepakat dengan mahasiswa, mengecam dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Demikian pula dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Minggu ini kami akan ke Kementerian BUMN untuk membahas masalah kenaikan dan kelangkaan BBM," tutur Muhaimin.(*)
