Jokowi Larang Ekspor CPO Buat Indonesia Terancam, Padahal Tak Jamin Harga Minyak Goreng Turun
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, ternyata berdampak serius.
lihat foto
Bahkan, dalam jangka pendek, Bhima memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bisa bergerak di kisaran Rp 14.600 per dolar AS hingga Rp 15.000 per dolar AS karena kebijakan ini.
Selain mengurangi devisa, Bhima juga menilai kebijakan ini tidak tepat karena masalah ketersediaan minyak goreng di Indonesia kurangnya pengawasan pada sisi produsen dan distributor.
Ia juga menilai kebijakan ini belum tentu akan mengurangi harga minyak goreng yang ada di pasaran, apalagi kalau pemerintah tidak menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) di minyak goreng kemasan.
“Produsen juga bisa mengurangi kapasitas produksi minyak goreng karena permintaan berkurang.
Di sini, yang dirugikan adalah harga tandan buah segar (TBS) di level petani. Ini berpotensi anjlok,” tutur Bhima.
Harga minyak goreng turun?
Jokowi mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Larangan tersebut berlaku mulai Kamis, 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan.
“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” ujar Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).
Melalui kebijakan pelarangan ekspor, apakah harga minyak goreng akan turun?
Belum tentu turun
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO belum tentu menurunkan harga minyak goreng.
Sebab menurutnya, penurunan harga hanya bisa dilakukan jika kebijakan larangan ekspor dibarengi dengan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng.
“Apakah harga minyak goreng akan turun? Belum tentu harga akan otomatis turun kalau tidak dibarengi dengan kebijakan HET di minyak goreng kemasan,” kata Bhima kepada Kompas.com, Sabtu (23/4/2022).
Bhima menambahkan, selama ini permasalahan terletak pada sisi pengawasan produsen dan distributor yang lemah. Untuk itu, yang harus dilakukan bukan melarang ekspor
