Bisnis Sulteng

HIPMI Geram PT KDI Morowali Dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara: Ini Berada di Wilayah Sulteng

Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matarape melaporkan perusahaan tambang PT KDI ke Polda Sultra, Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda In

Penulis: Jolinda Amoreka | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Suasana di tambang PT KDI Morowali, Jumat (6/5/2022) 

Laporan Wartawan TribunPalu.com Jolinda Amoreka

TRIBUNPALU.COM - Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matarape melaporkan perusahaan tambang PT KDI ke Polda Sultra, Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merasa BPD salah tempat untuk melaporkan dugaan pengrusakan jalan umum.

Sekretaris Umum BPC HIPMI Kabupaten Morowali, Jumadin Tararopo mengaku geram mengetahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matarape, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Karman S melaporkan perusahaan tambang PT KDI ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pengrusakan jalan umum.

Padahal kejadian tersebut berada di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

“Kasusnya ini berada di wilayah Sulteng, warga Morowali, tapi lapornya ke Polda Sulawesi Tenggara, ini saya yang keliru selama ini atau memang ada aturannya memang bisa kasusnya di Morowali Sulawesi Tengah, ini bisa ditangani oleh selain Kepolisian Sulawesi Tengah,” ujar pria yang akrab disapa Adi itu.

Baca juga: Wilayah Sampaka Banggai Terendam Banjir, Begini Harapan Kepala Desa

Dalam kasus tersebut menunjukan telah terjadi sabotase atas wilayah Sulteng oleh perusahaan. 

Sehingga investasi yang berada diwilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tidak jelas yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah.

“Saya melihat selama ini ada pendapatan daerah yang bocor di wilayah perbatasan, buktinya mulai soal PT. Tiran, Askon dan ini lagi soal intimidasi pihak perusahaan terhadap warga Morowali,” kata pria kelahiran 4 November 1990 tersebut.

Pemerintah dan penegak hukum harus melakukan evaluasi dan tegas menindak sebab hal ini berpengaruh langsung dengan pendapatan daerah yang tersabotase selama ini.

“Ini lagi saya liat masalah laporan hukum seakan mau disabotase juga. Saya berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bersinergi karena kasus di Desa Matarape harus jelas penenganannya, Bupati juga harus tegas,apalagi disana itu keterlibatan pengusaha lokal tidak jelas,” ujar kepada TribunPalu.com. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved