Sulteng Hari Ini

Rusly Moidady Jabat Plh Bupati Bangkep Hingga Pelantikan Penjabat, Ketahui Perbedaan Istilahnya

Rusdy Moidady yang juga Sekda Banggai Kepulauan hanya mengisi kekosongan pemerintahan dari 22 Mei 2022 hingga pelantikan Penjabat Bupati.

Penulis: Muh Ruliansyah | Editor: mahyuddin
handover
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura melantik Rusli Moidady sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Banggai Kepulauan, Senin (23/5/2022). Itu berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 131/486/Ro.Pemotda perihal Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Banggai Kepulauan. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura melantik Rusli Moidady sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Banggai Kepulauan, Senin (23/5/2022).

Itu berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 131/486/Ro.Pemotda perihal Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Banggai Kepulauan.

Dalam surat itu disebutkan, Rusdy Moidady yang juga Sekda Banggai Kepulauan hanya mengisi kekosongan pemerintahan dari 22 Mei 2022 hingga pelantikan Penjabat Bupati.

Sebelumnya, Pemprov Sulteng telah mengirim tiga nama ke Kemendagri.

Ketiga nama itu adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Sulteng Iksan Basir, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dahri Saleh dan Sekda Banggai Kepulauan Rusly Moidady.

Informasi diperoleh TribunPalu.com, nama Dahri Saleh dipastikan tidak lolos karena telah mundur dari pengusulan itu.

Baca juga: Gubernur Sulteng Rusdy Mastura Tunjuk Rusli Moidady Jabat Plh Bupati Banggai Kepulauan

Lantas apa beda Pelaksana Harian dan Penjabat Bupati?

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/5/2022), ada empat istilah non pejabat definitif berdasarkan aturan Kemendadri.

Yaitu pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs), pelaksana harian (Plh), dan penjabat (Pj) kepala daerah.

Berikut penjelasan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang:

Pelaksana tugas alias Plt

Dasar hukum terkait Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66, Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Adapun Plt dijabat wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, apabila, gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara.

Otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah.

“Harus diingat, wakil kepala daerah itu hasil proses politik,” kata Akmal.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved