Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng, Politikus PDIP: Menegaskan Ada Posisi 'Perdana Menteri'

TRIBUNPALU.COM - Langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi masalah kelangkaan minyak goreng mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Salah satunya Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.

Menurut Masinton penunjukan Luhut semakin menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Selain itu, ia menilai penunjukan tersebut menjadi bentuk sentralisasi jabatan terhadap menteri.

“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan. Sentralisasi banyak jabatan terhadap seorang menteri,” katanya dikutip dari Tribunnews, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Jokowi Bisa Jadi King Maker di Luar Parpol pada Pilpres 2024, Begini Tanggapan PDI Perjuangan

“Dan ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” imbuhnya.

Diketahui, sejumlah tugas Luhut Binsar Pandjaitan yang diberikan Jokowi sebelumnya antara lain, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Wakil Ketua KCP-PEN, dan Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Sebagai informasi, sebelumnya Jokowi telah menunjuk Luhut untuk mengurus masalah minyak goreng.

Untuk diketahui, minyak goreng masih menjadi soal karena harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka di pasaran.

“Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng,” kata Luhut seperti dikutip Tribunnews dari YouTube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5/2022).

Pada kesempatan itu, Luhut juga memiliki harapan agar permasalahan minyak goreng agar segera tuntas.

“Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan,” harapnya.

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, mengungkapkan, Luhut memang diminta langsung oleh Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

“Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali,” ujarnya, Senin (23/5/2022).

Jodi menuturkan, tugas yang diemban oleh Luhut tidak dikerjakan sendiri.

Ia mengatakan Luhut akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Bentuk Poros Baru Pilpres 2024 di Luar PDIP, Cueki Megawati Soekarnoputri?

Selain itu, kata Jodi, hal ini juga ikut melibatkan kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

“Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini serta akan terus melakukan parallel meeting terkait hal ini,” jelas Jodi.

Dirinya menjelaskan, pengawasan oleh pemerintah tersebut akan menggunakan aplikasi digital.

Hal ini, menurutnya, untuk menangani persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.

“Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,” ujarnya.(*)

(Sumber: Tribun-Medan.com)