Poso Hari Ini

Dugaan Penyerobotan Lahan, Warga Pamona Utara Gugat Perusahaan Rp 26 M di Pengadilan Negeri Poso

Sejak tahun 2000, kliennya tidak lagi melihat lahan perkebunan yang ditanami pohon cengkeh karena situasi konflik komunal yang melanda Poso.

Penulis: Ketut Suta | Editor: mahyuddin
handover
Kiri ke Kanan; Zurnanian Kadili, Mohamad Natsir Said, Azriadi Bachry Malewa. Lahan PT Poso Energi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, digugat warga Desa Sawidago, Kecamatan Pamona Utara, atas dugaan Penyerobotan Lahan. 

TRIBUNPALU.COM - Lokasi PT Poso Energi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, digugat warga Desa Sawidago, Kecamatan Pamona Utara, atas dugaan Penyerobotan Lahan.

Warga bernama Zurnanian Kadili itu menggugat perusahaan listrik itu atas Penyerobotan Lahan perkebunan yang dikelola turun-temurun seluas kurang lebih 6.000 meter persegi.

Dalam keterangan Pengacara Mohamad Natsir Said pendamping hukum Zurnanian, lahan tersebut merupakan warisan dari kedua orangtua kliennya yang kemudian diserobot perusahaan.

“Lahan itu dibeli almarhum Zakir Kadili, bapak dari klien kami tahun 1981. Namun karena kedua orangtuanya telah meninggal sehingga hak waris jatuh pada klien kami,” ujarnya via WhatsApp, Senin (20/6/2022).

Masih menurut Natsir Said, sejak tahun 2000, kliennya tidak lagi melihat lahan perkebunan yang ditanami pohon cengkeh karena situasi konflik komunal yang melanda Poso pada saat itu.

Baca juga: Produksi Video Promosi di Poso, Dinas Pariwisata Sulteng Kolaborasi dengan Makna TV

Namun belakangan Zurnanian kaget karena saat ketika ia berkesempatan melihat lahan perkebunannya telah berdiri tower Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (Sutet) milik PE di atasnya.

Sejak itu, Zurnanian telah melayangkan protes pada pihak perusahaan secara langsung, maupun menyurat ke beberapa instansi terkait untuk mengadukan hal tersebut.

Bahkan pada tahun 2020, atas permasalahan tersebut, pemerintah daerah lewat pemerintah Kecamatan Pamona Utara dan Lurah Sawidago sempat memediasi kedua belah pihak, namun tidak juga berhasil menemui jalan keluar.

“Perusahaan itu melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUHAPerdata dan Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin kepada yang berhak atau kuasanya. Anehnya lagi karena sampai saat ini klien kami masih secara rutin bayar pajak atas tanah tersebut,” ucap Natsir.

Azriadi Bachry Malewa, pengacara yang juga turut mendampingi Zurnanian Kadili menambahkan, kliennya mengajukan gugatan senilai Rp 26 milliar.

Baca juga: 22 Warga Sulteng Diduga Berafiliasi Teroris MIT Poso dan ISIS, Berikut Daftar Bukti dan Kesalahannya

Terdiri dari gugatan materil senilai Rp 6 milliar dan immateril senilai Rp 20 milliar.

“Nilai gugatan materil dan immateril itu berdasar pada kalkulasi logis yang muncul dari harga tanah dan hilangnya pemanfaatan lahan selama lokasi itu diserobot perusahaan hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Poso,” jelas Adi.

Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Poso dengan nomor perkara 58/Pdt. G/2022/PN Pso, Senin (20/6/2022), majelis hakim terpaksa menunda sidang hingga tanggal 4 Juli karena pihak tergugat tidak hadir.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved