Palu Hari Ini

Wakil Wali Kota Palu Ikuti Sosialisasi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido Sosialisasi Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Rabu (29/6/

Penulis: Alan Sahrir | Editor: Haqir Muhakir
Handover/Humas Pemkot Palu
Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido Sosialisasi Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Rabu (29/6/2022) siang. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido Sosialisasi Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Rabu (29/6/2022) siang.

Bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Pannakukang, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, Anggota Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Astera Primanto Bhakti.

Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, dan sejumlah Bupati Wali Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani mengapresiasi hadirnya Undang-undang HKPD tersebut.

Baca juga: Harga Cabai Rawit Masih Tinggi di Pasaran Kota Palu, Pemerintah Ungkap Penyebabnya

Menurutnya dengan hadirnya undang-undang ini, maka sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menjadi lebih optimal, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

“Melalui undang-undang ini sinergitas kita tetap intens, bagus, dan optimal, itu tujuannya. Sulsel yakin dan percaya untuk selalu mengedepankan pelayanan terkait pendapatan daerah,” ucapnya.

Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti, menjelaskan, undang-undang ini bertujuan untuk mengubah ketentuan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Yang menjadi perhatian daerah itu biasanya DAU. DAU ini ada perubahan yang signifikan. Idealnya ini kedepan setelah lima tahun, DAU ini semuanya nanti akan asimetris. Jadi, antara satu daerah dengan daerah lain tidak bisa diperbandingkan tapi semuanya betul-betul akan melihat data dan informasi yang tersedia di daerah tersebut,” ucapnya.

Untuk DBH, kata Astera Primanto Bhakti aturan baru ini akan memberikan keuntungan kepada daerah yang bersebelahan dengan daerah yang memiliki hasil dari lahan produksi.

“Di undang-undang sebelumnya, kalau ada kabupaten atau kota yang tetangganya daerah penghasil tapi provinsinya beda, maka dia tidak kecipratan. Sekarang di dalam undang-undang yang baru ini kita kecipratan. Ini ada beberapa perubahan yang saya rasa sangat signifikan. Daerah yang tetangga dengan daerah penghasil akan dapat kompensasi,” ungkap Astera Primanto Bhakti.

Baca juga: Lowongan Kerja Anak Perusahaan Kimia Farma, Jangan Terlewat, Batas Akhir Pendaftaran akan Berakhir

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, menjelaskan, undang-undang ini dibuat untuk mensinkronkan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan antar pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga, ada keseimbangan keuangan di seluruh Indonesia secara merata.

Ia juga mengungkapkan, dana yang ada di kementerian dan lembaga yang ada di pusat juga bisa langsung didorong dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga, kementrian atau pemerintah pusat tidak lagi mengelola dana untuk kepentingan daerah.

“Selama ini yang ada seakan-akan biar urusan pasar pemerintah pusat yang turun. Kita berharap itu tidak usah terjadi,” tegasnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved