Banggai Hari Ini

Bupati Banggai Mediasi Masalah Petani Sawit di Batui, Berikut 8 Poin Kesepakatan

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka memediasi masalah petani sawit dengan PT Sawindo Cemerlang. Dalam rapat itu dilahirkan 8 poin kesepakatan.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Bupati Banggai Amirudin Tamoreka memediasi masalah petani sawit dengan PT Sawindo Cemerlang. Dalam rapat itu dilahirkan 8 poin kesepakatan. 

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Masalah petani sawit dengan PT Sawindo Cemerlang akhirnya melahirkan kesepakatan setelah rapat bersama Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, unsur Forkopimda, dan pimpinan OPD terkait, Kamis (4/8/2022) lalu. 

Dalam rapat permasalahan perkebunan sawit di Kecamatan Batui, Bupati Amirudin dengan tegas menyatakan tim Kelompok Kerja (Pokja) sudah bekerja secara profesional, efektif dengan waktu yang sangat terbatas. 

Ia sempat kecewa dan sangat menyayangkan karena di tengah tim Pokja bekerja masih dianggap tidak profesional dan banyak aksi-aksi keramaian.

Selain itu, Bupati menegaskan jika nanti ditemukan unsur-unsur kesengajaan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas penebitan surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) maka sepenuhnya akan menjadi kewenangan pihak berwajib.
 
Hasil verifikasi yang dilakukan tim Pokja didapati alas hak berupa SKPT yang dimiliki oleh oknum yang mengatasnamakan petani sawit Batui.

Baca juga: KPK Gelar Rakor Pengendalian Gratifikasi di Banggai, Begini Ultimatum Bupati untuk ASN

Ditemukan ada beberapa kejanggalan seperti tidak masuk dalam daftar buku register kecamatan dan desa, tidak ditandatangani oleh Camat setempat selaku pejabat pembuat akte tanah (PPAT), tidak dilengkapi oleh saksi-saksi, dan lainnya. 

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Banggai Anang Indrayu. 

Berdasarkan hasil verifikasi atas foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima tim BPN ditemukan sejumlah bukti serius seperti nomor SHM tidak sesuai dengan nomor buku tanah yang ada di BPN.

Lalu ada juga yang nama pamiliknya direkayasa atau dirubah). 

“Apabila terjadi pemalsuan atas SHM yang cenderung kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mafia tanah, maka kami tidak segan-segan akan melaporkannya kepada pihak berwajib," tegasnya.

Baca juga: Wagub Sulteng Buka Kemah Prestasi di Banggai, Singgung Infrastruktur Jalan Wilayah Kepala Burung

Dalam rapat mediasi tersebut Forkopimda Kabupaten Banggai memediasi beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pihak terkait. 

Adapun 8 poin yang dilahirkan dalam kesepakatan itu antara lain; 

Pertama, Perusahaan PT. Sawindo Cemerlang siap untuk menyelesaikan patok batas pada areal hak guna usaha (HGU) dalam waktu satu bulan sejak ditandatangani berita acara. 

Kedua, lahan petani yang bersertifikat yang berada di HGU, harus dikeluarkan atau diplasmakan. Dan untuk lahan yang memiliki SKPT/SKT akan diteliti dokumen mana yang lebih kuat, serta dilakukan mediasi, dan apabila tidak ada penyelesaian maka dapat dilakukan melalui jalur hukum. 

Ketiga, pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani oleh perusahaan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved