Banggai Hari Ini

KPK Gelar Rakor Pengendalian Gratifikasi di Banggai, Begini Ultimatum Bupati untuk ASN

KPK RI menggelar rapat koordinasi terkait program koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan agenda sosialisasi, monitoring dan e

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
Handover
KPK RI menggelar rapat koordinasi terkait program koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan agenda sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi, di kantor Bupati Banggai Kawasan Bukit Halimun, Selasa (9/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai mengikuti rapat koordinasi dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (9/8/2022). 

Rapat itu terkait program koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022 itu memuat agenda sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dalam arahannya menekankan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak meminta sepeserpun uang kepada masyarakat ketika memberikan pelayanan dalam bentuk apapun. 

"ASN jangan meminta uang saat memberikan pelayanan, seperti saat menyerahkan bansos dan lain-lain. Jika ada yang meminta, laporkan ke saya! Saya akan ganti uang masyarakat itu 2 kali lipat dan pegawai bersangkutan akan diproses," tegasnya.

Ia menyatakan, jika uang itu diterima ASN maka merupakan bentuk gratifikasi.

Baca juga: Wagub Sulteng Buka Kemah Prestasi di Banggai, Singgung Infrastruktur Jalan Wilayah Kepala Burung

"Kesenangan menerima gratifikasi hanya sesaat, sisanya hanya akan menyulitkan bapak ibu, apalagi ketika bolak-balik dipanggil KPK," tutur Bupati Amirudin.

Selain itu, Bupati juga mengultimatum bawahannya jangan menyulitkan masyarakat yang ingin bertemu dengan Camat, pimpinan OPD, dan kepala daerah.

Apalagi sampai meminta uang administrasi atau semacamnya dengan dalih memperlancar proses pelayanan publik. 

Sementara itu, perwakilan KPK RI menjelaskan gratifikasi adalah hadiah yang diterima oleh pegawai negeri, dimana hal itu berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tanggung jawabnya. 

Sedangkan pengertian dari pegawai negeri sendiri adalah orang yang menerima gaji secara keseluruhan atau sebagian dari kas negara atau kas daerah, baik ASN, penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pegawai BUMN/BUMD. 

"Ketika telah menerima atau menolak gratifikasi, bapak ibu pegawai negeri wajib melaporkannya ke KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja," pungkasnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved