Banggai Hari Ini

Diskusi Penyusunan Draf RUU Pembentukan Provinsi Sultim, Bupati Banggai: Saya Kawal hingga Mekar

Pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur, di Ruang Rapat Umum Sekretariat Daerah Kawasan B

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur, di Ruang Rapat Umum Sekretariat Daerah Kawasan Bukit Halimun, Jumat (2/9/2022). 

Laporan Jurnalis TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, memimpin diskusi pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur (Sultim), di Ruang Rapat Umum Sekretariat Daerah Kawasan Bukit Halimun, Jumat (2/9/2022). 

Diskusi tersebut diikuti Tim Perancang RUU Pembentukan Sultim dari Badan Keahlian dan Legislasi DPR RI, Unsur Forkopimda Banggai, Ketua DPRD Banggai Suprapto, Sekretaris Daerah Abdullah Ali, dan Pimpinan OPD Banggai.

Pada kesempatan itu, Bupati Amirudin Banggai mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah akan mengawal proses pemekaran Provinsi Sultim

"Pemerintah Daerah akan mendukung penuh dan mengawal setiap proses untuk memekarkan Sultim," tegasnya.

Baca juga: Tim Badan Keahlian DPR RI Kunjungi Banggai, Kumpulkan Data untuk Pemekaran Provinsi Sultim

Kenapa diperlukan pemekaran, menurut Bupati Amirudin, karena jarak daerah-daerah di kawasan timur Sulawesi menuju ibukota Provinsi Sulawesi Tengah sangat jauh. 

Sehingga perlu mendekatkan pelayanan antara pemerintah provinsi dan masyarakat. 

Banggai sendiri, kata Amirudin, memiliki banyak potensi yang menunjang daerah tersebut sebagai pusat Provinsi Sultim

"Kita tidak bisa lama-lama bergantung terus ke provinsi induk, kita punya gas, nikel, minyak, perkebunan, dan lumbung padi," imbuhnya. 

Semantara itu, Ketua Tim Rancangan Draf RUU Sulawesi Timur, Mardi Santoni, menuturkan telah melakukan diskusi dengan akademisi Universitas Tadulako, DPRD dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasilnya mereka menyepakati untuk memekarkan Peovinsi Sultim. 

Begitupun dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali dan Morowali Utara juga sepakat mendukung terbentuknya Sultim.

"Sultim memang sudah lama bisa mekar, tetapi terhalang moratorium, jadi sekarang proses itu bisa dilaksanakan," sambung dia. (*)
 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved