Palu Hari Ini

Soal Kenaikan Harga BBM, Ekonom Untad Minta Pemerintah Fokus Benahi Kebocoran Distribusi

Ekonom Universitas Tadulako (Untad), Moh Ahlis Djirimu turut mengomentari wacana pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar dan pertalite

Penulis: fandy ahmat | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Ekonom Universitas Tadulako (Untad), Moh Ahlis Djirimu turut mengomentari wacana pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar dan pertalite 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ekonom Universitas Tadulako (Untad), Moh Ahlis Djirimu turut mengomentari wacana pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar dan pertalite.

Sempat diisukan harga BBM subsidi naik mulai 1 September 2022, pemerintah justru menurunkan harga BBM nonsubsidi.

Ahlis menilai tujuan adanya BBM subsidi ini sangat baik untuk mengurangi beban hidup masyarakat kurang mampu.

Akan tetapi, sebagian besar BBM subsidi baik solar maupun pertalite justru dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas.

Olehnya, Ahlis menyarankan agar pemerintah sebaiknya fokus terhadap kebocoran-kebocoran dalam diatribusi BBM bersubsidi.

"11 persen konsumsi solar subsidi itu oleh masyarakat. Ternyata dari 11 persen, yang menyasar masyarakat miskin tinggal 5 persen. Sementara konsumsi pertalite ke masyarakat miskin itu hanya 20 persen. Maka sasarannya dulu dibenahi," ujar alumni Universitas Nice, Perancis tersebut, Jumat (2/9/2022).

Ahlis mengapresiasi langkah pembelian dengan memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Langkah ini dianggap bisa mencegah terjadinya praktik-praktik ilegal seperti pembelian secara berlebihan menggunakan tangki modifikasi.

Selain itu, Ahlis mencontohkan saay pengurangan subsidi listrik menggunakan Basis Data Terpadu (BTD) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Bahkan, saat ini terdapat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

"Kebijakan subsidi melalui TNP2K itu benar-benar tepat. Dalam DTKS misalnya ada beberapa kategori, sehingga bisa dilihat kelompok masyarakat mana menjadi prioritas," jelas Ahlis. 

Ahlis pun tak memungkiri bahwa jumlah subsidi dan kompensasi di sektor energi saat ini telah membebani APBN.

Belanja subsidi khususnya BBM dari semula hanya sebesar Rp 152,4 triliun diperkirakan menjadi Rp 698 triliun..

"Kenaikan subsidi sudah sekitar 230 persen. Kalau tidak dicabut atau dikurangi, ini sangat membebani APBN. Dalam konteks mikro, yang menjadi masalah juga sebagian besar BBM subsidi ternyata dinikmati masyarakat menengah ke atas," ucap Ahlis.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved