KB Bukopin Jadi Pionir Obligasi Sosial Sektor Bank Swasta di Indonesia

Bank KB Bukopin melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC, yaitu menyalurkan kredit kepada tiga sektor.

Dok. KB Bukopin
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menjelaskan, penerbitan social bond oleh KB Bukopin adalah yang pertama bagi bank swasta di Indonesia. 

TRIBUN-PALU.com – PT Bank KB Bukopin Tbk menggelar event Agreement Signing Ceremony bersama International Finance Corporation (IFC) World Bank bertajuk “The First Social Bond for Private Sector Bank in Indonesia”.

Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian gelaran simbolis perjanjian kerja sama antara Bank KB Bukopin bersama IFC terkait transaksi pinjaman luar negeri senilai 300 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 4,41 triliun.

Adapun pinjaman tersebut mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia.

Obligasi sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pinjaman ini juga akan dialokasikan pada pembiayaan di segmen sosial, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perumahan yang terjangkau, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mendukung kerja sama penerbitan obligasi sosial antara Bank KB Bukopin dan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial untuk membuka potensi investasi di Indonesia.

“Kerja sama kedua belah pihak diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Airlangga dalam siaran pers yang diterima Tribun, Sabtu (3/9/2022).

Untuk diketahui, Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC, yaitu berkomitmen menyalurkan kredit kepada tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pascapandemi Covid-19.

Pertama, sektor ritel berupa pembiayaan rumah terjangkau. Kedua, sektor UMKM, termasuk usaha yang dimiliki wanita.

Ketiga, sektor komersial yang meliputi kesehatan, pendidikan (di luar pendidikan K-12), infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi di subproyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan.

Demi menjamin obligasi sosial tersebut diterima pihak atau sektor tersebut, KB Bukopin telah membentuk tim khusus (timsus) untuk mengawasi distribusi dana obligasi sosial.

Social bond pertama bank swasta


Pada kesempatan sama, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menjelaskan, penerbitan social bond oleh KB Bukopin adalah yang pertama bagi bank swasta di Indonesia.

Pihaknya pun mengapresiasi skema yang dilakukan KB Bukopin dan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Belajar dari penerbitan Sustainable Development Goals (SDGs) Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting di sini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrumen obligasi,” terang Deni.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI), sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93,2 persen di antaranya terdampak negatif dar sisi penjualan.

Adapun dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UMKM milik wanita atau women-owned small and medium enterprises (WSMEs).

Pada kesempatan sama, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan, penerbitan obligasi sosial menjadi langkah positif bagi bank swasta di Indonesia.

“Saya kira, kerja sama KB Bukopin dan IFC World Bank adalah salah satu langkah penting dalam recovery ekonomi Indonesia sehingga momentum ini harus terus dijaga,” kata Septian.

Ia menambahkan, pinjaman obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan atau sustainable finance.

“Hal itu merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM Riyatno mengatakan, dengan obligasi sosial tersebut, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa dilaksanakan dengan lebih masif.

“Upaya tersebut akan berdampak baik secara kolektif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif ini. Kami berharap, kerja sama keduanya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan negara," kata Riyatno.

 

 

Sumber: Tribun Palu
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved