Sulteng Hari Ini

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bahas Solusi Kenaikan Harga BBM

Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kapolda, Danrem Tadulako, Kajati dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang

Penulis: Jolinda Amoreka | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kapolda, Danrem Tadulako, Kajati dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Laporan Wartwan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kapolda, Danrem Tadulako, Kajati dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah berlangsung secara virtual, Senin (5/9/2022).

Rakor Tersebut dihadiri , Menteri Sosial, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Tenaga Kerja , Wakil Menteri Keuangan,  Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI di Wakili. Kepala BPKP

Gubernur Sulawesi Tengah bersama Unsur Forkopimda didampingi , Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Perwakilan BI , Kepala BPS , Stap Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Kepala BPKAD, Kadis Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Kesbangpol Provinsi.

Wakil Menteri Keuangan mewakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa tujuan dilakukan kenaikan harga BBM adalah untuk melakukan Subsidi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Baca juga: Anggota DPRD Sulteng Marlelah Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM

“Alokasi anggaran Sunsidi BBM pada APBN Tahun 2022 dianggarkan sebesar 152,5 T saat ini Meningkat menjadi 502,4 T ,  diperhitungkan dengan terjadinya kenaikan harga minyak Dunia dan Tingginya konsumsi BBM saat ini di Masyarakat kalau tidak dinaikkan harga BBM , Subsidi akan menjacap 690 T,” jelas Suahasil Nazara

Mengenai Kenaikan harga BBM
Pemerintah akan melakukan Top Up Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Sebesar Rp 12, 40 T dan Bantuan Subsidi Upah Sebesar 9,60 T juga ditambah dukungan realokasi anggaran Dana Trasfer Daerah sebesar 2 persen mencapai 2,17 T.

“Kami sudah akan mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat , sebagai konvensasi kenaikan harga BBM , Untuk daerah terpencil akan didistribusikan secara langsung,” Tri Rismaharini

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzyah, menyampaikan akan segera mendistribusikan Bantuan Subsidi Upah Kepada Tenaga Kerja , Kecuali , PNS, TNI dan Polri.

Bantuan Subsidi Upah akan disalurkan kepada 14.639.675 Tenaga Kerja.

Gubernur Pada Kesempatan Itu menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan sebagai upaya pemerintah guna Melakukan Subsidi tepat sasaran dan betkeadilan.

Gubernur meminta kepada Jajaran Kadis Sosial dan Kadis Nakertrans untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran di provinsi.

“Saya minta kepastian bantuan sosial dan bantuan subsidi upah tepat sasaran" ujar Rusdy Mastura

Gubernur juga meminta agar dilakukan upaya intervensi pasar untuk komoditi penyumbang inflasi daerah  dan Gubernur meminta Satgas Pangan terus berkerja laporkan pergerakan Harga Pangan Daerah pada masing-masing daerah.(*)
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved