Palu Hari Ini

Sejumlah Mahasiswa Bersihkan Sampah di Tengah Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM

Rahmat dan Kawannya Membersihkan Area Demonstrasi, Jalan Sam Ratulangi, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (6/9/2022).

Penulis: Jolinda Amoreka | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/JOLINDA AMOREKA
Rahmat dan Kawannya Membersihkan Area Demonstrasi, Jl Sam Ratulangi, depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (6/9/2022). 

Laporan Wartwan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka

TRIBUNPALU.COM, PALU – Demonstrasi dilakukan sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Palu.

Gabungan mahasiswa dari UNTAD, UIN, juga STIE menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (6/9/2022) di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Aksi ini terjadi selama 5 jam lebih dengan massa aksi yang berjumlah 3500 orang memadati depan DPRD Provinisi Sulawesi Tengah.

Pada saat aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM, terpantau ada mahasiswa yang membersihkan sampah di tempat aksi.

Mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang berasal dari Universitas Tadulako.

Rahmat dan kawan-kawannya membersihkan area sekitar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah ketika mahasiswa lainnya membacakan orasinya.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Gelar Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

Ketika ditemui oleh TribunPalu.com, Rahmat melakukan aksi itu atas keinginan diri sendiri karena melihat tempat sekitar menjadi kotor dengan aqua gelas yang berserakan.

“Iya saya bersihkan tempat ini atas keinginan diri sendiri, karena saya lihat jalan menjadi kotor ketika ada aksi berlangsung,” ujar Rahmat

Selain melakukan aksi Rahmat ingin melakukan tindakkan nyata bagi kemajuan negeri ini

“Meskipun hal yang saya lakukan ini kecil cuma memunggut sampah, tapi saya mau berkontribusi langsung bagi kemajuan negeri ini. Setidaknya bagi kemajuan Kota Palu dalam hal kebersihan,”jelas Mahasiswa UNTAD itu

Rahmat berharap melalui kegiatan demonstrasi ini para pemangku kebijakan dapat mendengar teriakan rakyat.

Juga dirinya berharap harga BBM dapat diturunkan karena Rahmat menilai bahwa kebijakan itu tidak tepat untuk diambil pada saat ini. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved