Jelang Pemeriksaan Anies Baswedan, KPK dapat Peringatan Keras dari Sosok Ini: Jangan Cari Panggung

KPK mendapatkan peringatan keras jelang pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dia mengatakan, idealnya ada kegiatan lanjutan setelah sirkuit dipakai untuk turnamen Formula E.

Namun sejak acara itu digelar, pemerintah daerah belum lagi mengadakan acara yang bersifat komersil untuk mendongkrak pendapatan daerah.

“Kita masih ingat dua bulan lalu Kapolda mau memakai tempat itu (street race) tapi tidak dikasih oleh Ahmad Sahroni (mantan Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix 2022), nah di sini apa keterlibatan Sahroni, secara legal standing apa kedudukan dia di sana gitu lho,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/9/2022).

Saat dikonfirmasi, Anies mengaku telah menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan dari KPK. 

“Iya betul saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada hari Rabu pagi, tanggal 7 September 2022,” ujar Anies di Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Senin (5/9/2022). 

Anies Baswedan menyebut kehadirannya untuk memberi keterangan soal Formula E.

Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menjadi topik pemeriksaan.

“Insyaallah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini. 

Fraksi PDIP Tagih Laporan Keuangan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menagih laporan pertanggungjawaban turnamen Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu.

Beberapa bulan setelah acara itu digelar, pihak pelaksana turnamen yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak kunjung memberikan laporan keuangan terkait acara tersebut.

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, PT Jakpro tidak menjelaskan pengeluaran anggaran untuk Formula E saat rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2021 beberapa waktu lalu.

Bahkan, kata dia, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto juga tidak menjelaskan laporan keuangan secara transparan.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved