Bisnis Sulteng

Menteri ESDM ‘Bela’ PT Vale, Tenaga Ahli Gubernur Sulteng: Tak Paham Tujuan Investasi

Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Komunikasi Publik Andono Wibisono menyorot pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Penulis: mahyuddin | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Lahan ekplorasi PT Vale di Pulau Sulawesi. Pemerintah di tiga daerah garalan PT Vale menolak perpanjangan kontrak karya. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Komunikasi Publik Andono Wibisono menyorot pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Protes itu dilayangkan Andono Wibisono kepada Menteri ESDM yang menyebut penolakan perpanjangan kontrak karya PT Vale oleh tiga gubernur di Pulau Sulawesi berdampak buruk pada iklim invetasi.

Andono menilai, pernyataan Menteri ESDM seakan tak memahami secara keseluruhan problem industri dan lokasi pertambangan di daerah, termasuk tujuan investasi.

"Pernyataan Menteri Arifin melukai rakyat di tiga provinsi yang disimbolkan tiga gubernur Sulawesi. Pernyataan menteri sangat ahistoris. Tidak Paham. Sejak kapan Vale yang dulunya INCO berada di Sulawesi? Apakah investasi itu membuat tiga provinsi itu sejahtera? Apakah investasi itu penting bila tidak memiliki dampak keadilan ekonomi dan keadilan ekologis bagi rakyat sekitar?,’’ ucap Andono Wibisono melalui rilis tertulisnya kepada TribunPalu.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: BKKBN Sulteng dan Pemkab Tolitoli Gelar Audit dan Manajemen Kasus Stunting

Andono mendampingi Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Jakarta, termasuk saat pembahasan bersama di Komisi IV DPR RI.

‘’Jangan mendelegitimasi aspirasi tiga gubernur Sulawesi. Tidak elok. Gubernur berteriak begitu tentu sudah menelan pahit dan asam dampak investasi yang tidak berpihak ke daerah. Untuk apa hanya 60 ribu rupiah saja sewa lahan setiap tahun ke daerah? Justru tuntutan ketiga gubernur itu nyata agar investasi berdaya guna ke daerah,’’ ucap Andono Wibisono.

Dia menilai, kementerian mestinya lebih memikirkan regulasi terkait aspirasi ketiga gubernur Sulawesi, termasuk melakukan terobosan hukum untuk keadilan ekonomi dan ekologi.

"Jelas arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita tidak boleh gentar dengan kekuatan luar akibat pelarangan ekspor bijih nikel sejak 2019. Termasuk tekanan luar terkait perpanjangan kontrak karya PT Vale," tutur Andono.

Tenaga ahli gubernur Sulteng bidang komunikasi publik itu meminta agar kementerian ESDM tidak melawan arus aspirasi. Sebaiknya justru menyalurkan aspirasi.

Kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berakhir Desember 2025.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved