Palu Hari Ini

Prima Sulteng Sebut Dana Hibah Munas KAHMI Harus Ditinjau Kembali

Pemerintah dinilai perlu meninjau kembali besaran dana hibah Rp 14 miliar untuk Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni HMI (KAHMI) ke XI di Palu

Penulis: fandy ahmat | Editor: Salam Kerimov
HandOver
Pemerintah dinilai perlu meninjau kembali besaran dana hibah Rp 14 miliar untuk Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni HMI (KAHMI) ke XI di Kota Palu. Hal itu diutarakan Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Sulawesi Tengah (Sulteng) Azman Asgar. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah dinilai perlu meninjau kembali besaran dana hibah Rp 14 miliar untuk Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni HMI (KAHMI) ke XI di Kota Palu.

Hal itu diutarakan Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Sulawesi Tengah (Sulteng) Azman Asgar.

Menurutnya, dana hibah bersumber dari APBD Sulteng Rp 14 miliar terlalu besar jika hanya diperuntukkan sekedar pelaksanaan munas.

Baca juga: Turnamen Gateball Wali Kota Cup Resmi Bergulir

"Tidak ada masalah pemda memberikan aturan asal sesuai aturan. Tetapi besaran nilainya harus benar-benar harus dikaji," ujar Azman melalui keterangan resminya, Sabtu (17/9/2022).

Alumni Universitas Alkhairaat itu menuturkan, Sulteng masih diperhadapkan dengan berbagai permasalahan.

Mulai dari pemulihan ekonomi pascabencana 2018 hingga tingginya angka kemiskinan mencapai 12,8 persen.

Lagipula kata Azman, para alumni HMI sudah tersebar di sejumlah lembaga negara baik eksekutif maupun legislatif.

Baca juga: 13 Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke Kabupaten Tolitoli

"Korps almni sekelas HMI sudah tersebar di mana-mana. Saya yakin mudah bagi korps alumni konsolidasi biaya lebih banyak dari kreatifitas dan manfaatkan jejaring mereka,” tuturnya.

Azman mengaku bangga ketika Sulawesi Tengah terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan Munas KAHMI pada November 2022 mendatang.

Namun di sisi lain, ia menyayangkan besarnya anggaran dari APBD untuk Munas XI KAHMI ketimbang dialokasikan untuk penyelesaian persoalan masyarakat.

"Pemda harus tinjau kembali angka itu, masih banyak yang urgen dan prioritas untuk dibiayai oleh pemda. Fokus kritiknya ada pada besaran hibahnya, Rp 14 Miliar itu tidak kecil loh," ucap Azman.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved