Pemilu 2024

SBY Siap Turun Gunung di Pemilu 2024, Hasto PDIP Beri Peringatan: Hati-hati Kalau Mau Ganggu Jokowi

Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang siap turun gunung di Pemilu 2024 rupanya membuat PDIP terpancing.

Editor: Muh Ruliansyah
Istimewa via Tribunnews.com
Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang siap turun gunung di Pemilu 2024 rupanya membuat PDIP terpancing. 

Sebelumnya, SBY menyatakan siap turun gunung setelah mendengar kabat ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Hal tersebut disampaikan SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022) lalu.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.

Hasto Kristiyanti Singgung soal Anas Urbaningrum

Hasto juga menjawab kekhawatiran Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengaku harus turun gunung karena mencium tanda-tanda Pemilu 2024 akan tidak adil dan tidak jujur.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan justru hal semacam itu justru pernah terjadi pada era kepemimpinan SBY.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022) seperti dikutip dari Kompas.com.

Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.

Dia mengatakan bahwa pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan," kata dia.

Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004.

Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 digelar.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved