Pemilu 2024 Sulteng

46 Pengurus Parpol di Palu Ikuti Sosialisasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu menggelar sosialisasi peraturan dan produk hukum non peraturan Bawaslu, Senin (19/9/2022).

Penulis: fandy ahmat | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/FANDY
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu menggelar sosialisasi peraturan dan produk hukum non peraturan Bawaslu, Senin (19/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu menggelar sosialisasi peraturan dan produk hukum non peraturan Bawaslu, Senin (19/9/2022).

Kegiatan itu berlangsung di Kampung Nelayan Resto, Kelurahan Talise, Kecamatan Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sosialisasi diikuti sebanyak 46 perwakilan pengurus partai politik (parpol) dan sejumlah wartawan di Kota Palu.

Kepala Sekretariat Bawaslu Palu Mochamad Haritsyah mengatakan, sosialisasi ini sebagai bentuk informasi tata cara terkait sengketa pemilu.

"Hasil dari sosialisasi tentunya agar optimalnya tata cara penyelesaian sengketa dalam proses pemilu pada 2024," ujar Haritsyah.

Baca juga: Peringati Hari Olahraga Nasional, Galaxy Shooting Club Palu Gelar LOmba Menembak, Berikut Jadwalnya

Penyelesaian sengketa pemilu mengacu pada sejumlah dasar hukum, di antaranya UU nomor 7 tahun 2017, Perbawaslu nomor 18 tahun 2017, Perbawaslu nomor 27 tahun dan Perbawaslu nomor 5 tahun 2019.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu ditempuh melalui dua cara, yakni mediasi dan adjudikasi jika cara pertama tidak mencapai kesepakatan.

Adapun sengketa proses pemilu bisa terjadi antar peserta pemilu atau pun dengan penyelenggara pemilu (KPU).

Pada kesempatan itu, Bawaslu Palu membeberkan 3 objek sengketa dalam proses pemilu.

Pertama, hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung akibat tindakan dari peserta pemilu lain.

Kedua, hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan atau keputuasan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketiga yakni surat keputusan atau berita acara KPU baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved