Raker Inflasi DPRD Banggai, Legislator Soroti Realisasi APBD dan UMK Rendah

Laporan Jurnalis TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengundang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai untuk Rapat Kerja (Raker) terkait dengan tingginya inflasi Kota Luwuk, Selasa (20/9/2022). 

Menariknya, Anggota DPRD Banggai Ibrahim Darise menyoroti realisasi APBD yang lamban dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang masih rendah.

"Semua inginkan belanja barang dan jasa sudah jalan Februari. APBD rata-rata bulan Juni, Maret April ngapain," ujar politisi PAN ini di sela Raker inflasi. 

Selain itu, Ibrahim Darise juga menyoroti UMK di Kabupaten Banggai yang rendah dan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) yang minim. 

"Di pertokoan kita masih ada yang Rp 700.000, Rp 900.000 per bulan. Dari Bunta, Lobu, kerja di toko Rp900.000, kos Rp300.000, sisa Rp600.000. Nakertrans harus turun," ujar dia.

Baca juga: Cara Simpan Status WhatsApp Orang Lain di HP Android Tanpa Install Aplikasi Tambahan, Ini Caranya

Ia juga menyoroti soal swasembada daging yang belum juga tercapai sampai saat ini. 

Meskipun setiap tahunnya digelontorkan anggaran untuk bantuan ternak.

Misalnya, terkait dengan ayam potong yang masih harus didatangkan dari Sulawesi Selatan.

"Seharusnya kita sudah swasembada daging sejak beberapa tahun lalu," kata Anggota Fraksi PAN DPRD Banggai itu. (*)