Balut Hari Ini

Diduga Korupsi Dana Hibah Pilkada Banggai Laut, 2 Pejabat Bawaslu Ditetapkan Tersangka

Kapolres Banggai AKBP Bambang Herkamto merilis penetapan 2 tersangka perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Bawaslu Banggai Laut.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Kapolres Banggai AKBP Bambang Herkamto merilis penetapan 2 tersangka perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Bawaslu Banggai Laut. 

Laporan Jurnalis TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Polres Banggai Kepulauan (Bangkep) menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pengawas Pemilu.

Dana itu diduga ditilep saat perhelatan Pilkada Banggai Laut, Sulawesi Tengah melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2019-2020.

Kedua tersangka yang ditetapkan tersangka adalah MW dan ST. Mereka merupakan pajabat di Bawaslu Banggai Laut.

"Tersangka ST telah dilakukan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusian. Karena ST masih memiliki bayi dan menyusui ASI," ungkap Kapolres Bangkep AKBP Bambang Herkamto

Dia menjelaskan, perkara ini bermula pada tahun 2019, Bawaslu Banggai Laut mendapatkan dana hibah untuk pengawasan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati.

Baca juga: Angkut Miras Cap Tikus, Sopir asal Mantoh Banggai Diamankan Polisi

Adapun besaran yang diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten dengan Bawaslu Banggai Laut sebesar Rp 10 miliar.

Ketika ada pandemi Covid-19, dilakukan adendum NPHD yang mengakibatkan terjadinya pengurangan dana hibah menjadi Rp 8.8 miliar.

Pada penggunaan dana hibah Pilkada diduga terjadi penyimpangan berupa belanja kegiatan yang tidak dilakukan pengesahan belanja (SP2HL) dan kegiatan fiktif.

"Akibat penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara," ungkap AKBP Bambang.

Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Perwakilan BPKP Sulteng sebesar Rp 846 juta lebih atau tepatnya Rp 846.966.499.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 puluh tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved