Sulteng Hari Ini

Desa Talaga Donggala jadi Kawasan Pangan Nusantara Penyangga IKN

Desa Talaga berada di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional.

Penulis: Jolinda Amoreka | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/JOLINDA AMOREKA
Sekretaris Pelaksana Tim Transisi Pembangunan KPN Sulteng, Muhammad Ridha Saleh, Sabtu (24/9/2022). 

Laporan Wartwan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka

TRIBUNPALU.COM, PALU - Desa Talaga berada di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional.

KPN di Desa Talaga sudah melalui kajian dan peninjauan langsung oleh Kementrian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) bersama sejumlah pakar yang berasal dari sejumlah instansi dan perguruan tinggi pada bulan Maret lalu.

“Keberadaan KPN di Desa Talaga sudah melalui kajian dan ditinjau langsung oleh Menko Marves serta sejumlah instansi dan perguruan tinggi. Hasil dari kajian serta tinjauan itu menunjukkan bahwa tanah di Desa Talaga cocok untuk kegiatan hortikultura,” ujar Sekretaris Pelaksana Tim Transisi Pembangunan KPN Sulteng, Muhammad Ridha Saleh, Sabtu (24/9/2022).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka Gubernur Sulawesi Tengah menandatangani Surat Keputusan Nomor: 504/117/.1/DBMPR-G.ST/2022 tentang Penetapan Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional atau Food Estate (FE).

“Keputusan dari Gubernur Sulawesi Tengah juga dikuatkan dengan Rekomendasi Kawasan Pangan Nusantara Nomor: 504/71/Bappeda yang ditujukan kepada Bupati Donggala, juga telah memiliki dokumen UKL/UPL atau biasa disebut dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan,” jelas Ridha Saleh.

Baca juga: Kejati Sulteng Rahan tersangka Korupsi Pembangunan Jalan Bonebene Bangkurung Balut

KPN Dampelas adalah proyek nasional untuk menyangga IKN, dimana Sulawesi Tengah mendapatkan target sebanyak 15 ribu hektar dari Pemerintah Pusat.

Kedepannya proyek KPN ini, akan dikuatkan lagi dengan peraturan presiden bersamaan dengan empat proyek food estate di Indonesia. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved