Banggai Hari Ini

Rapat Evaluasi PPKM Pemkab Banggai Lahirkan 10 Poin Kesimpulan

Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili memimpin rapat evaluasi kebijakan PPKM di ruang rapat khusus Kantor Setda Banggai, Selasa (27/9/2011). Rapat

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili memimpin rapat evaluasi kebijakan PPKM di ruang rapat khusus Kantor Setda Banggai, Selasa (27/9/2011). Rapat ini melahirkan 10 kesimpulan 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI– Rapat evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai pada Selasa (27/9/22), melahirkan 10 poin kesimpulan.

Adapun hasil rapat yang dilaksanakan di ruang rapat umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai ini dipimpin Wakil Bupati Furqanuddin Masulili.

Juga dihadiri Satgas Covid-19 dan Pimpinan OPD terkait.

Berikit 10 poin kesimpulan rapat evaluasi kebijakan PPKM:

Pertama, Kabupaten Banggai masih berada pada PPKM level 1, tetapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena saat ini, terdapat kasus terkonfirmasi covid-9 di Banggai, meskipun yang bersangkutan telah sembuh.

Baca juga: Wabup Banggai Mediasi Masalah Perusahaan Nikel dengan Warga Desa Siuna

Kedua, masyarakat di Banggai diimbau agar menggunakan masker secara benar dan konsisten, baik di hotel, rumah makan, maupun tempat umum lainnya. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat mengingatkan pelanggan yang datang.

Ketiga, pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan dengan menerapkan sistem yang diatur berdasarkan kesepakatan tiga kementerian. 

Keempat, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, diharuskan telah melakukan vaksin dosis tiga terlebih dahulu.

Kelima, percepatan vaksinasi harus segera dilakukan pada semua tingkatan, baik anak-anak, lansia dan umum, terutama pada sejumlah kecamatan yang tingkat vaksinasinya masih di bawah 50 persen, dimana hal tersebut nantinya akan dievaluasi pada rapat selanjutnya.

Keenam, pihak terkait diminta segera melakukan pendataan masyarakat yang belum di vaksin, sehingga ketika stok vaksin tersedia, masyarakat yang belum divaksin, baik dosis 1, 2, maupun booster 1 dan 2 dapat segera mendapatkannya.

Ketujuh, aktivitas masyarakat di tempat umum diperbolehkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, kecuali bagi penyelenggaraan acara pernikahan, dibatasi hanya 75 persen, karena ditakutkan pesta pernikahan berpotensi mendatangkan banyak orang yang menyulitkan pengawasan.

Kedelapan, masyarakat diharapkan waspada terhadap jenis-jenis penyakit lain, guna mencegah munculnya pandemi yang baru. 

Kesembilan, perlu diaktifkan kembali pos-pos pengawasan perbatasan dan penyeberangan antara daerah.

Kesepuluh, rapat evaluasi PPKM yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mencari solusi atas pandemi covid-19, tetap dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. (*)
 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved