Pemilu 2024

Cek Keanggotaan Parpol Lewat Telepon Video, Bawaslu Sulteng Putuskan KPU Buol Labrak Aturan

Pembacaan Putusan dibacakan oleh Majelis Pemeriksa terdiri dari Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin, Anggota Bawaslu Nasrun, Ivan Yudharta dan Darmiati.

Penulis: Moh Salam | Editor: mahyuddin
TribunPalu.com/ Moh Salam
Bawaslu Sulawesi Tengah membacakan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 oleh KPU Buol, Rabu (5/10/2022). Putusan KPU Buol itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sulteng Jl Sungai Moutong, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Bawaslu Sulawesi Tengah membacakan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 oleh KPU Buol, Rabu (5/10/2022).

Putusan KPU Buol itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sulteng Jl Sungai Moutong, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pembacaan Putusan dibacakan oleh Majelis Pemeriksa terdiri dari Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin, Anggota Bawaslu Nasrun, Ivan Yudharta dan Darmiati.

Pada Pembacaan Putusan hadir Terlapor yakni KPU Buol dan Pelapor adalah Bawaslu Buol.

Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin menuturkan, KPU Buol terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu Sigi Perpanjang Pendaftaran Panwascam untuk 4 Kecamatan

"Mengadili pertama, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,"ujar Jamrin, Rabu (5/10/2022).

Pihaknya pun memberikan teguran tertulis terhadap terlapor dalam hal ini KPU Buol untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

"Memberikan teguran tertulis kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan," sebut Jamrin sambil toki palu sekali.

Ketua Bawaslu Sulteng itu memberikan kesempatan untuk terlapor mengajukan koreksi kepada Bawaslu RI.

"Para pihak kami sudah bacakan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 dan diberi kesempatan untuk mengajukan koreksi kepada Bawaslu RI. Koreksi diberikan kesempatan tiga hari sejak putusan ini dibacakan," tuturnya.

Sebelumnya Bawaslu Buol memberikan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Buol dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu.

Bawaslu Buol mengadukan KPU Buol atas tata cara verifikasi kegandaan keanggotaan parpol dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan video (video call) terhadap lima orang anggota parpol ganda eksternal yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.

Baca juga: Buku Tabungan Honorer DPRD Buol Berisi Rp 14 Triliun, Begini Tanggapan Bank BNI

Hal itu membuat Bawaslu Buol melayangkan surat berisi saran perbaikan terhadap kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilakukan KPU Buol.

Namun KPU Buol tidak menindaklanjutinya dan terhadap hasil klarifikasi dengan panggilan video.

KPU Buol menyampaikan keterangan status anggota parpol dinyatakan telah memenuhi syarat.

Kasus pelanggaran administratif itu dengan nomor registrasi 01/TM/PL/ADM/PROV/26.00/IX/2022.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved