OPINI

Desa Sulit di Era Disrupsi

Era disrupsi digital singkatnya merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya.

Editor: Haqir Muhakir
Handover
Isnaeni, Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako 

Oleh: Isnaeni, Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako

ERA disrupsi digital singkatnya merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya.

Kondisi ini sedikit banyak memberikan kemudahan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bisnis hingga pertukaran informasi.

Four Point Zero (4.0) sebagai bentuk peralihan zaman dari penggunaan mesin uap pada tahun 1976 oleh James Watt di Inggris menuju era yang berbasis teknologi.

Konsep revolusi 4.0 ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, Ekonom terkenal dunia asal Jerman, Pendiri dan Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF) dan berangsur-angsur merambat pada aktivitas warga negara Indonesia pada 2016.

Merebaknya pandemi Covid-19 dua tahun lalu menjadi akses adaptasi yang sangat signifikan bagi sebagian besar masyarakat, baik di level provinsi, kabupaten/kota, kelurahan maupun pedesaan.

Pedesaan menjadi diantara fenomena wilayah dan masyarakat yang rentan terhadap ketertinggalan pada setiap perubahan yang terjadi dilingkungan sosial.

Namun hal itu tidak serta merta menderminasi performa desa, karena desa memiliki struktur masyarakat yang dapat membentuk dan mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah pembangunan.

Disrupsi bukan hanya sekedar perubahan kecil, namun juga perubahan yang dapat mengubah tatanan fundamental.

Era digitalisasi diharapkan mestinya dapat mengakselerasi kemajuan perekonomian masyarakat desa. Sebuah harapan tanpa perangkat penunjang adalah nonsens dapat menjadi penyongsong perubahan.

Hingga akhir Desember 2021, Kemkominfo mencatat masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia belum terjangkau internet atau blankspot.

Masalah kesenjangan internet ini juga pernah disinggang Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira saat menghadiri wisuda UIN Datokarama pada 22 September 2022.

Di Sulawesi Tengah, ia menyebut masih ada 686 desa dari 1.842 desa menjadi daerah blankspot alias belum mendapatkan akses internet.

Ketimpangan akses internet ini sangat mempengaruhi pemberdayaan sektor pendidikan dan ekonomi di wilayah pedesaan.

Pemberdayaan pendidikan dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi menjadi indikator kemajuan masyarakat yang sangat berimplikasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kesenjangan infrastruktur jaringan digital ini merupakan permasalahan serius dan harus diselesaikan agar desa tidak semakin tertinggal di berbagai bidang.

Sehingga tindakan merupakan sesuatu yang otentik dari pada sekedar merangkai harapan untuk terwujudnya visi dan misi suatu daerah dengan mengoptimalkan perencanaan pembangunan desa sampai pada strategi pelaksanaan dan pengembangannya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved