Sulteng Hari Ini

Layangkan Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo, Ini Alasan Dirut PT Sulteng Mineral Sejahtera

Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo itu dilayangkan atas kerisauannya terhadap kondisi masyarakat lingkar tambang.

Editor: mahyuddin

TRIBUNPALU.COM, PALU - Direktur Utama PT Sulteng Mineral Sejahtera (SMS) Akhmad Sumarling melayangkan Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo.

Surat tersebut tentang kritikan dan permohonan regulasi pemanfaatan potensi tambang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Sulawesi Tengah.

Akhmad Sumarling menyebut, Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo itu dilayangkan atas kerisauannya terhadap kondisi masyarakat lingkar tambang.

"Saya ini 15 tahun menghabiskan waktu dan tenaga di bidang pertambangan.  Saya paham betul kondisi masyarakat di kawasan tambang. Belum sepenuhnya kekayaan mineral kita berdampak masyarakat," kata pria kelahiran Sulawesi Selatan, 30 Maret 1979, tersebut saat menjadi bintang tamu Tribun Mo Tesa-tesa, Selasa (29/11/2022).

Program Mo Tesa-tesa tayang di Chanel Youtube TribunPalu Offisial dan Facebook TribunPalu.com.

"Ini bukan sebatas surat saja, tapi paling tidak bisa menjadi role model untuk daerah lain. Potensi daerah ini setidaknya bisa bermanfaat bagi orang banyak," ujar Akhmad Sumarling.

Baca juga: Tersedia 4.924 Lowongan Kerja di Morowali, Didominasi Perusahaan Tambang

Dia menjelaskan, dalam suratnya itu dia memaparkan pemanfaatan kekayaan material sehingga dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Akhmad Sumarling ingin menggugah aktivis, putra putri daerah untuk menggaungkan pilot project "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Mineral Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa”.

"Ada dua hal yang perlu kita benahi dalam masyarakat. Kalau modal tidak perlu bicara banyak karena orang di Sulteng punya potensi itu. Nah, soal SDM tentu perlu perhatian khusus, bisa diberikan tenaga ahli, sehingga berdaya guna, efektif dan efisien," jelas suami AKP Lusi Setiawati tersebut.

Dalam pilot project "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Mineral Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa”, Akhmad Sumarling mengajak masyarakat desa yang memiliki mineral potensial berkolaborasi dengan perusahaan/investor.

Mulai dari edukasi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan ilegal, pembiayaan dan fasilitasi kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk dalam penyiapan wadah berbadan hukum berupa koperasi.

Baca juga: Warga Batui Banggai Tolak Sosialisasi Perusahaan di Lahan Eks Tambang Udang

Pendampingan dari perizinan, tenaga ahli berkompeten hingga pembangunan smelter mini di setiap daerah potensi mineral.

"Pilot Project ini telah kami jalankan di Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2021, di atas lahan seluar 400 hektare yang tersebar di sejumlah titik. Ada 520 orang yang bergabung dalam 22 Koperasi. Hanya saja masyarakat belum dapat melakukan kegiatan pertambangan karena beberapa hambatan, di antaranya regulasi yang tumpang tindih," papar Akhmad Sumarling.

Ada pun hambatan yang dimaksud dalam penerapan project itu adalah:

  • Penerbitan perizinan pertambangan rakyat dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat menghadapkan kelompok masyarakat kepada regulasi yang tidak terpahami.
  • Tak adanya petunjuk teknis terkait proses perizinan pertambangan rakyat secara online berdasarkan Perpres 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
  • Sebagian besar areal yang memiliki potensi mineral emas (Au) dan tembaga (Cu) di Kabupaten Tolitoli berada dalam kawasan hutan lindung. Meski dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Menteri kepada gubernur, tetapi permohonan Izin Pertambangan Rakyat masih menunggu diterbitkannya Persetujuan kajian lingkungan hidup berupa UKL/UPL yang saat ini terhambat karena berdasarkan Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan berada dalam PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha) maka formulir UKL/UPL tidak dapat diproses. 
  • Mekanisme penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang memerlukan kajian dan waktu terlalu lama menyebabkan kelompok masyarakat sulit mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terhadap areal yang memiliki potensi mineral dan telah digarap secara turun temurun selama ini sehingga sebagian kelompok masyarakat memilih melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI).

Selengkapnya tonton video hingga tuntas!.(*)
 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved